Silang Pendapat Ganjar Vs Mahfud MD Soal Penegakan Hukum Era Jokowi

Suara.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan publik.

Pasalnya, ketika ditanya soal penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Ganjar dan Mahfud memberi jawaban yang tak kompak.

Ganjar hanya memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum dan HAM, sementara Mahfud menyebut saat ini kondisi penegakan hukum dan HAM dalam posisi tertinggi.

Silang pendapat ini menimbulkan tanda tanya bagi publik sebab kedua jawaban dari pasangan Ganjar-Mahfud berbanding terbalik.

Sebelumnya, Ganjar membeli skor 5 saat ditanya oleh pakar Hukum Tata Negara UGM Prof Zainal Arifin Mochtar ketika mengisi acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar, Sabtu (18/11).

Sebagai panelis, Prof Zainal Arifin Mochtar bertanya perihal penegakan hukum di Indonesia. Lebih detail lagi, Prof Zainal ingin mendengar pendapat Ganjar tentang penegakan hukum apakah masih sama antara sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan tegas Ganjar menjawab jika penegakan hukum dan HAM saat ini mengalami penurunan sehingga harus memberi nilai 5.

"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ungkap Ganjar.

Ganjar tidak menyebutkan alasan rinci kenapa dia memberi skor tersebut. Hanya saja, Ganjar menilai telah terjadi intervensi dan rekayasa oleh para pemangku kebijakan.

Baca Juga: PDIP Klaim Dapat Tekanan Seperti AMIN, NasDem Keras: Jangan Ajak Kami ke Drama!

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ungkapnya.

Ganjar juga menambahkan terkait putusan MK yang dipertontonkan secara luas sehingga seluruh masyarakat Indonesia mengetahui.

Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.

Jawaban Mahfud MD

Di sisi lain, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menuturkan hal berbeda, merujuk survei Litbang Kompas.

"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," ujar Mahfud, Jakarta Pusat, (19/11/2023).