Suara.com - PKS sepakat dengan capres nomor urut 1, Anies Baswedan terkait polemik pemindahan Ibu Kota dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid meinilai pembangunan IKN belum tentu akan mewujudkan pemerataan.
"Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat (25/11/2023).
Menurut Kholid, solusi pemerataan ekomomi tidak dapat ditempuh hanya dengan membangun IKN.
"Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ungkapnya.
Selain itu, Kholid menuturkan, pemerataan ekonomi dapat diciptakan dengan membesarkan kota-kota yang sudah terbangun.
"Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yg lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Lebih lanjut, Kholid juga mengkritik kebijakan pembangunan IKN yang menurutnya terkesan tergesa-gesa. Baginya, pembangunan IKN harus ditinjau kembali.
"Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali," papar Kholid.
Baca Juga: Ganjar Peluk Cium Anak Papua, Anies Temui Ribuan Warga Muhammadiyah
"Masih ada waktu untuk mereview kembali, mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies mengaku bakal mengkaji dengan serius pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Anies saat acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).
Anies bilang, jika pembangunan IKN hanya untuk mencapai pemerataan ekonomi, maka langkah untuk membuat ibu kota baru salah kaprah.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru," kata Anies.
"Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," tambahnya.
Berita Terkait
-
Anies Usul Pembentukan Badan Monitoring Iklim, Bertanggung Jawab Langsung Ke Presiden
-
3 Potret Anak-Anak Capres di Pilpres 2024, Ada yang Terkenal Jadi Desainer Internasional!
-
Cerita Anies Merasa Beruntung Hadapi 2 Krisis Di Jakarta: Banjir Ekstrem Dan Pandemi Covid
-
Firli Bahuri jadi Tersangka Pemerasan SYL, Anies: Jadi Hikmah Bagi Semuanya
-
Potret Kedekatan Para Capres Bersama Anak-Anaknya, Siapa yang Kelihatan Paling Akrab?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024