PKS Minta Diakomodir Gagasan Tolak Ibu Kota Pindah, Begini Respons Anies Baswedan

Suara.com - Calon presiden Anies Baswedan tak menegaskan akan mengakomodir gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS yang menolak memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Kendati begitu, Anies menyampaikan bahwa memang yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan. Pemerataan pertumbuhan itu salah satu caranya melalui pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya satu.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies usai menghadiri acara PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Anies mengingatkan agar jangan sampai terjadi ketimpangan hanya karena pertumbugan yang tidak merata.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Ini lah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Anies.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," sambungnya.

Diketahui, PKS menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Jakarta.

Gagasan ini ia sampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS. Terpisah, selesai acara ia menegaskan gagasannya tersebut.

"Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," tutur Syaikhu.

Baca Juga: PKS Tantang Ridwan Kamil Adu Kuat Dengan Aher Menangkan Paslon Masing-masing Di Jabar

Sementara itu mengenai pembangunan yang kadung berjalan di IKN, Syaikhu memastikan tidak akan menyetop. Nantinya pembangunan akan berlanjut, hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN iti akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan? Tetap, di ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indoensia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

Jakarta Masih Layak

Syaikhu menyampaikan pandangan PKS yang melihat Jakarta saat ini masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia.

Ada beberapa alasan, mengapa PKS ingin mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota. Pertama adalah argumen historis.

"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiqa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata Syaikhu.

Syaikhu mengatakan tentu aspek historis harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ia berujar nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

Alasan kedua adalah argumen pembangunan. PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, ditegaskan Syaikhu, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yg tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ujarnya.

Sementara itu argumen ketiga adalah argumen keberlanjutan. Syaikhu mengatakan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," katanya.