Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menanggapi pernyataan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru.
"Saya tidak ingin memberi tanggapan," kata Presiden Jokowi di sela-sela acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Megawati Soekarnoputri sebelumnya meluapkan kejengkelannya terhadap penguasa yang kekinian bertindak seperti era orde baru. Hal itu disampaikan Megawati dalam pengarahannya di acara Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Awalnya, Megawati mengaku enggan menyinggung persoalan tersebut. Terlebih mengenai perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menekan rakyat.
"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu nggak kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati.
Pernyataan Megawati itu sontak mendapatkan sambutan dari para ribuan relawan Ganjar-Mahfud yang hadir. Mereka menyerukan, "lawan, lawan, lawan."
Megawati kembali bicara bahwa dirinya adalah manusia juga, terlebih masih disebut sebagai Presiden ke lima RI. Namun ia merasa tak dihormati.
"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," ujarnya.
Lebih lanjut, Megawati mengaku bingung dengan apa yang terjadi terhadap penguasa yang bertindak seperti orde baru.
Ia pun mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.
"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Soeharto: Pahlawan dari Luka yang Belum Pulih
-
Marsinah: Buruh, Perlawanan, dan Jejak Keadilan yang Tertunda
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
-
Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, GUSDURian: Selama Orba Banyak Lakukan Dosa Besar
-
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Waka Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024