Cak Imin Tegaskan Food Estate Besutan Jokowi Gagal; Kembalikan Peran Bulog!

Suara.com - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa food estate yang menjadi program andalan ketahanan pangan besutan Presiden Joko Widodo gagal.

Bahkan, ia menyatakan sampai saat ini food estate tidak terbukti menghasilkan.

"Food estate terbukti gagal. Setelah di jalankan dan tidak menghasilkan," kata Muhaimin saat berada di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (1/12/2023).

Muhaimin mengatakan, apabila food estate ingin dilanjutkan, diperlukan evaluasi yang mendalam mengenai program tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar produktivitas petani bisa melonjak tinggi.

“Sehingga kita pasti evaluasi food estate itu dengan membuat produktivitas petani kita yang tinggi, menciptakan lahan yang lebih produktif untuk petani kita. Sehingga ketersediaan pupuk dan distribusi hasil pertanian,” ungkapnya.

Tetapi, bila program tersebut dianggap lebih banyak merugikan, Muhaimin berjanji bila menjabat sebagai wakil presiden terpilih, akan menghentikan program tersebut.

"Food estate telah gagal. Ya pasti nggak dilanjutkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menyatakan bakal lebih mengandalkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menstabilkan harga, kualitas dan kuantitas pangan di masyarakat.

“Tugas petani itu produksi, tugas pemerintah itu menjaga harga. Sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain,” katanya.

Baca Juga: Gagasan Anies Soal Contract Farming Dikritik, Jubir Singgung Balik Program Food Estate yang Tak Pro Petani

Food Estate Diganti Contract Farming

Sebelumnya, Capres Anies Baswedan juga mengatakan hal serupa, yakni tidak akan melanjutkan program food estate dan akan lebih memilih sistem contract farming.

Secara umum, ia menjelaskan bahwa contract farming merupakan kesepakatan kerjasama antara petani dan perusahaan terkait pengelolaan hasil atau pemasaran produk pertanian dan akan melibatkan BUMD, BUMN hingga pihak swasta.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta tapi pemerintah mempersiapkan regulasinya," kata Anies di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Menurut Anies, program itu juga memberi kemudahan petani lokal. Produk pertanian mereka, kata Anies, bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha tersebut.

"Kami melihat seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian," ujar Anies.