Buntut Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024, KPU Dilaporan KAMMI ke Bawaslu

Suara.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Laporan ini disampaikan berkenaan dengan dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Menurut mereka, kebocoran data ini sangat merugikan masyarakat karena data tersebut bisa disalahgunakan seperti untuk pinjaman online atau transaksi ilegal lainnya.

“Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mempertegas komitmen perlindungan identitas diri,” kata Kabid Polhukam KAMMI Rizki Agus Saputra di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Rizki menilai KPU harus bertanggung jawab penuh atas dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024. Terlebih, dia menyebut KPU melakukan berbagai macam pelanggaran administrasi lainnya.

Dia juga menegaskan asas-asas pemilu secara tegas disebutkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan asas pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk itu, Rizki mengatakan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu harusnya mengikuti asas tersebut.

“Karena pemilu yang jujur dan adil menjadi cermin dari komitmen bersama untuk membangun negara yang demokratis, inklusif, dan bertanggung jawab,” tandas dia.

Jual Data KPU

Baca Juga: Ladies PAN Joget Pakai Atribut Partai di Kantor Kemendag, Bawaslu Turun Tangan

Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Jimbo diketahui membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.

Dalam forum tersebut, ada 252 juta data yang diretas Jimbo tetapi terdapat beberapa duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.

Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1.2 miliar.

Menanggapi itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data dari KPU.

Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).