Suara.com - Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Eva Kusuma Sundari menegaskan, pendapat cawapres 02 Mahfud MD bahwa suami yang korupsi karena istrinya tak baik, dianggap bias gender.
“Pendapat Pak Mahfud bias gender dan seksis cerminan mesoginis (pembenci perempuan). Ini menyedihkan karena beliau bicara berdasar prasangka buruk seperti ungkapan bahwa perkosaan adalah karena dipicu kegenitan perempuan, atau perempuan sumber maksiat,” kata Eva, Senin, (18/12/2023).
Saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah di Asrama Haji Padang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023), Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan kalau seorang suami tersandung kasus korupsi itu karena istrinya tidak baik.
Eva menilai, ucapan Mahfud tersebut mencerminkan khas masyarakat patriarki yang percaya superioritas laki-laki dan mengkelasduakan perempuan.
“Pernyataan khas masyarakat patriarchal yang percaya superioritas laki-laki dan mengkelasduakan perempuan,” ujarnya.
Eva pun memaparkan data korupsi bahwa pelaku korupsi terbesar adalah laki-laki, karena laki-laki mendominasi posisi strategis yang memberi kesempatan untuk korupsi.
“Perempuan bukan pelaku dan bahkan korban laki-laki yang korup tetapi kemudian disalahkan. Laki-laki, yang korup itu ya karena salahnya laki-laki sendiri: lemah iman, pengecut lagi (nyalahkan istri) padahal korupsi kebanyakan motifnya keserakahan misalnya atas harta, tahta, wanita,” tegas Eva.
Ia melanjutkan, tuduhan Mahfud pada istri merupakan tuduhan lucu, karena laki-laki juga minta posisi kepemimpinan dalam keluarga (atas istri dan anak). Korupsi cermin kegagalan kepemimpinan diri laki-laki.
“Ketika gagal kok tidak tanggung jawab dan malah cari kambing hitam? Yang punya kesempatan dan desire to corrupt itu ya laki-laki, bukan perempuan,” jawab Eva.
Untuk itu, lanjutnya AMIN harus menghilangkan prasangka buruk terhadap warga negara yang selama ini masih diperlakukan sebagai kelas 2 (didiskriminasi, stigmatisasi, obyek kekerasan, marginalisasi dll) untuk naik kelas dan setara dengan laki-laki.
“Diskriminasi gender dan SARA yang hidup di kepala-kepala orangitu harus dihilangkan. Kemakmuran untuk Semua, karena semua warga setara,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Bicara di Universitas Bung Hatta, Mahfud Jelaskan Perbedaan Politik Identitas dan Identitas Politik
-
Minta Pejabat Bikin Kebijakan yang Bermanfaat, Mahfud: Katakanlah yang Benar Telah Datang dan yang Batil Lenyap
-
Untuk Kedua Kalinya, KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara di Penjara!
-
Puluhan APK Ganjar-Mahfud Di Banten Hilang, Bawaslu: Itu Pidana Pemilu!
-
Kerap Diremehkan Jelang Debat Cawapres, Gibran Tanggapi dengan Santai: Nggak Ada yang Ditakuti
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024