Suara.com - Debat cawapres hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Perhelatan itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu masyrakat untuk melihat kompetensi masing-masing calon.
Tentu saja pada acara itu terdapat banyak hal yang menarik perhatian publik. Salah satunya Cak Imin menebar janji akan menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa jika terpilih dalam Pilpres 2024.
"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," kata Cak Imin.
"Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang, inshaallah Rp5 M desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantua yang memungkinkan tumbuh menjadi maju," imbuhnya.
Sebelum menilik pendapat para ahli hingga pengamat mengenai gagasan soal dana desa milik cawapres nomor urut satu, mari kita hitung terlebih dahulu.
Berapa Anggaran Dana Desa yang Harus Dikeluarkan per Tahun oleh Negara?
Diketahui bahwa total Target Pendapatan Negara 2024 menurut UU APBN 2024 No.19 tahun 2023 adalah sebesar Rp2,802,3 triliun.
Dengan total belanja negara 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun serta defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun. Diketahui dana desa sesuai nota keuangan APBN 2024 adalah sebesar Rp71 triliun.
Sementara itu, Cak Imin menjanjikan Anggaran Dana Desa sebesar Rp5 miliar per desa per tahun. Maka perhitungan Anggaran Dana Desa versi Imin adalah 83.794 desa x Rp5 miliar dan menghasilkan Rp418,970 triliun.
Baca Juga: Profesi Mentereng Abah Aos, Pendukung AMIN Sebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi
Diketahui, Dana Desa yang dianggarkan hanya Rp7 T, maka dari itu masih dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp347,7 T hanya untuk dapat merealisaskian program tersebut.
Dari perhitungan itu, seorang Analis Kebijakan Publik Ah Maftuchan pun ragu karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.
"Saya lihat ada bansos plus-plus, Rp 150 triliun untuk kredit usaha anak muda. Budget (anggaran) kita ini sudah sangat tight (ketat), tanpa diikuti strategi yang pas untuk mencari sumber dananya, saya rasa ini bisa tidak terlaksana. Apalagi misalnya 5 miliar per desa per tahun," kata Ah Maftuchan.
Anggaran Dana Desa Begitu Besar Bisa Picu Korupsi
Selain karena perhitungan yang meragukan bisa merealisasikan program ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan Dana Desa ini masih belum dibutuhkan.
Merujuk pada data Celios, total Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp 67,79 triliun dan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.960 desa. Dengan demikian rata-rata dana desa yang diterima pada 2023 sebesar Rp 904,4 juta per desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024