Suara.com - Pesta Pemilu tinggal 45 hari. Pada rapat konsolidasi nasioanal kesiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bersikap netral.
"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," tegas Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," lanjutnya.
Pemilu yang tinggal 45 hari menurut Jokowi adalah waktu yang singkat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersiap-siap.
Presiden tak menampik, pemilu 2024 tergolong kompleks. Hal itu karena masyarakat akan memilih presiden, DPR, dan DPRD tingkat kota/kabupaten serta provinsi yang akan digelar di 38 provinsi.
"514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Tak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali," kata Jokowi.
Oleh karenanya dia berharap pemilu dilaksanakan secara baik dan lancar. Presiden berpesan harus digelar dengan kehati-hatian.
"Semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya.Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis," ujar Jokowi.
"Bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," sambungnya.
Baca Juga: Pengamat: Pilpres 2024 Mustahil Satu Putaran
Kepada ASN, TNI, dan Polri, Jokowi juga berpesan agar bersikap netral mengawal pemilu.
"Seluruh aparat negara baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Pengamat: Pilpres 2024 Mustahil Satu Putaran
-
Wapres Ma'ruf Usulkan Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Cak Imin: Setuju Sekali!
-
Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai KPU, Bakal Dinaikkan Jokowi Tahun 2024
-
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies-Muhaimin Salip Ganjar-Mahfud Berkat Pihak yang Tak Suka Jokowi
-
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot 22,9 Persen, LSI Denny JA: karena Blunder Menyerang hingga Plin-plan soal Jokowi
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024