Suara.com - Pesta Pemilu tinggal 45 hari. Pada rapat konsolidasi nasioanal kesiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bersikap netral.
"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," tegas Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," lanjutnya.
Pemilu yang tinggal 45 hari menurut Jokowi adalah waktu yang singkat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersiap-siap.
Presiden tak menampik, pemilu 2024 tergolong kompleks. Hal itu karena masyarakat akan memilih presiden, DPR, dan DPRD tingkat kota/kabupaten serta provinsi yang akan digelar di 38 provinsi.
"514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Tak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali," kata Jokowi.
Oleh karenanya dia berharap pemilu dilaksanakan secara baik dan lancar. Presiden berpesan harus digelar dengan kehati-hatian.
"Semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya.Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis," ujar Jokowi.
"Bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," sambungnya.
Baca Juga: Pengamat: Pilpres 2024 Mustahil Satu Putaran
Kepada ASN, TNI, dan Polri, Jokowi juga berpesan agar bersikap netral mengawal pemilu.
"Seluruh aparat negara baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Pengamat: Pilpres 2024 Mustahil Satu Putaran
-
Wapres Ma'ruf Usulkan Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Cak Imin: Setuju Sekali!
-
Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai KPU, Bakal Dinaikkan Jokowi Tahun 2024
-
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies-Muhaimin Salip Ganjar-Mahfud Berkat Pihak yang Tak Suka Jokowi
-
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot 22,9 Persen, LSI Denny JA: karena Blunder Menyerang hingga Plin-plan soal Jokowi
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024