Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin setuju dengan usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa menteri yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum (Pemilu) harus mundur dari jabatannya.
"Setuju sekali. Independensi aparat pemerintah, termasuk pada menteri, kalau bisa mundur," kata Cak Imin saat kampanye di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2023).
Muhaimin mengatakan seorang menteri akan sulit menjaga independensi ketika bertugas sebagai bagian dari pemerintahan sekaligus sebagai peserta pemilu.
Jika seorang menteri tidak ingin mundur dari jabatannya saat berkompetisi dalam pemilu, lanjut Muhaimin, maka sudah seharusnya yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka tentang cuti kerjanya; sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatan yang diemban.
Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu meyakini bahwa penting bagi para pejabat eksekutif untuk melakukan hal tersebut.
Selain menteri, dia juga mengimbau para penegak hukum, termasuk anggota Polri, untuk tetap menjaga netralitas selama pemilu supaya tidak terindikasi merugikan pihak mana pun.
"Tetapi, lebih penting dari itu, kepolisian harus netral. Kami menemukan indikasi-indikasi (oknum) aparat hukum mulai melakukan langkah-langkah yang mengganggu netralitas," ujar Muhaimin.
Sebelumnya, dalam salah satu program televisi swasta, Jumat (29/12), Ma'ruf Amin menyebut Pemerintah berpeluang mengevaluasi peraturan soal cuti bagi menteri yang maju pilpres usai Pemilu 2024.
Menurut Ma'ruf Amin, ada baiknya menteri yang maju sebagai capres atau cawapres wajib mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca Juga: Kiai Marzuki Dicopot dari Ketua PWNU Jatim, Cak Imin Khawatir Nahdliyin Tak Percaya Lagi ke PBNU
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Kiai Marzuki Dicopot dari Ketua PWNU Jatim, Cak Imin Khawatir Nahdliyin Tak Percaya Lagi ke PBNU
-
Muhaimin Minta Rakyat Harus Tahu Bansos Punya Negara, Bukan Uang dari Capres
-
Cak Imin Klaim Dapat Laporan Ada Kaus 02 Juga Dibagi-bagikan di Lokasi Gus Miftah Bagi-bagi Uang Segepok
-
Hadiri Konsolidasi Persiapan Pemilu 2024, Jokowi Ngeluh Harusnya Libur Tapi Diperintah Masuk oleh Mensesneg
-
Kubu AMIN Desak Bawaslu Segera Periksa soal Surat Suara Pilpres 2024 yang Tersebar Duluan di Taipei
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Kebakaran Gudang Pesantren Al Mawaddah Padam, 23 Korban Sesak Napas Dirawat di Rumah Sakit
-
Tenteng Koper Biru, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT: Saya di Rumah Saja
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa