Sebut Pemerintah Anti Demokrasi, Jubir AMIN Curiga Penurunan Iklan Videotron Aniesbubble Terkait Politik

Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Indra Charismiadji, merasa curiga penurunan iklan videotron Aniesbubble di Bekasi dan Jakarta ada kaitannya dengan politik.

"Ya kayaknya pengalaman-pengalaman dari kami berhubungan ya. Kalau nggak, kenapa di-takedown, apa alasanya, kecuali nggak bayar gitu lho, kan dia bayar," ujar Indra di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Fahruz Zaman Fadhly, menilai penurunan videotron tersebut menandakan pemerintah saat ini anti terhadap demokrasi.

"Saya melihat ini akan makin menyempurnakan bahwa pemerintahan yang berlangsung selama ini itu anti demokrasi dan akan semakin membuat indeks demokrasi rendah, jatuh ke titik nadir," ucap Fahruz.

Lebih lanjut, Fahruz menyampaikan pemerintahan saat ini semakin menampilkan ciri-ciri anti demokrasi tersebut. Dia berhadap ada pergantian kepemimpinan pada Pemilu 2024 nanti.

"Jadi pemerintah sekarang makin menyempurnakan langkah-langkah yang tidak populis itu, yang anti demokrasi. Karena itu 14 Februari, ini kita harus ada penyegaran kepemimpinan," ungkap Fahruz.

Bakal Lapor Bawaslu

Sebelumnya, Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus mengatakan pihaknya berencana melapor ke Bawaslu usai iklan videotron Aniesbubble di Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta Pusat, diturunkan secara tiba-tiba.

"Jadi kita ini dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan. Hal-hal yang memang melanggar jadi itu tinggal apa tim kita. Tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut," kata Syaugi di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Baca Juga: Dapur Rakyat Timnas AMIN: Inisiatif Arus Bawah Menjaga Konsentrasi Saksi dan Relawan di TPS

Syaugi berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2024. Sekaligus memantau terjadinya potensi kecurangan dan ketidakadilan.

"Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai. Bagaimana dengan situasi ini makanya kami berharap seluruh masyarakat mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan, masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama," ujar Syaugi.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, Zaid Mushafi menyampaikan pihaknya baru akan berdiskusi sore ini terkait rencana pelaporan ke Bawaslu.

"Sore ini THN AMIN baru akan brdiskusi dengan Aniesbubble. Apabila ada unsur pelanggaran hukum terkait penurunan atau takedown videotron tersebut tentunya THN AMIN akan membantu Aniesbubble untk mengambil langkah hukum yanh diperlukan," ujar Zaid.

Untuk diketahui, kabar penurunan iklan videotron Aniesbubble di Bekasi disampaikan oleh Olppaemi Project lewat akun X @olpproject.

Ollpaemi Project mengabarkan bahwa videotron Anies Baswedan yang dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024, harus diturunkan.

"Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami," tulis Ollpaemi Project.

Ollpaemi Project mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan ini.