Anggap Peretasan Akun IG Mahfud Sebagai Kecurangan Pemilu, TPN Mulai Mencari Pelakunya

Suara.com - TPN Ganjar-Mahfud menyesalkan atas peristiwa peretasan yang menyasar akun Instagram pribadi cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Todung Mulya Lubis, menilai peretasan tersebut merupakan bagian dari kecurangan sistematis di Pemilu 2024.

"Menyangkutnya peretasan Instagram dari pak Mahfud, ya, ini memang sangat disesalkan tapi ini bagian dari, ya, menurut saya bagian dari kecurangan yang sistematis yang terjadi," kata Todung dalam konferensi persnya di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga:

Kutuk Penurunan Paksa Videotron Aniesbubble Di Bekasi, Timnas AMIN: Kuat Dugaan Dilakukan Penguasa!

Jika Anies Tak Lolos Putaran Kedua, Sosok Caleg Selebritis Ini Ngaku Bakal Memilih Ganjar

Bertingkah Lucu dan Akrab dengan Ibu Alam Ganjar, Netizen: Siti Atikoh Akhirnya Punya Anak Perempuan Cantik dan Lucu

Mutiara Baswedan Buka Suara, Ungkap Kesabaran Tanggapi Serangan Haters Anies

Kekinian, kata dia, pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa aktor di balik peretasan akun Instagram Mahfud tersebut.

Baca Juga: Tiga Capres-Cawapres Hadiri Paku Integritas KPK, Ada Debat Soal Berantas Korupsi?

"Memang kita sedang melakukan penyelidikan mengenai hal ini dan tentu akun Instagramnya pak Mahfud akan direhabilitasi, akan diinstall ulang," tuturnya.

Namun ia menegaskan, adanya peretasan ini merupakan rangkaian kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024.

"Ini kan menunjukan betapa kecurangan itu semakin masif tidak saja pada percakapan-percakapan atau instruksi-instruksi pada suatu pertemuan tapi juga masuk pada akun-akun personal, ya, akun-akun pribadi dari pak Mahfud atau mungkin yang lain juga nantinya," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, adanya kecurangan tersebut tak boleh dibiarkan begitu saja terjadi. Ia menilai, jika dibiarkan maka Pemilu 2024 menjadi Pemilu paling buruk pasca reformasi 1998.

"Nah, ini kalau ini dibiarkan ini akan membuktikan bahwa ini lah pemilu ini lah pilpres yang menurut saya paling tidak demokratis, paling jelek, paling buruk pasca Reformasi 1998, ya, nah ini, ini tidak bisa terima atau justifikasi dengan alasan apa pun," ujarnya.

"Kita akan mengambil upaya-upaya hukum tapi kita juga mohon pihak kepolisian untuk betul-betul proaktif bertindak menegakan hukum," sambungnya.