"Dalam tweet tersebut ada juga kalimat yang bernada fitnah yang menyebut kabinet jokowi sedang mengabdi utk Prabowo-Gibran," kata Habiburokan.
Berdasarkan hasil pengecekan, Habiburokhman berujar hingga saat ini belum ada laporan resmi ke Bawaslu soal fitnah tersebut. TKN sendiri saat ini masih melakukan pengumpulan bukti.
"Dan kami mencadangkan hak kami untuk menuntut secara hukum siapapun yang fitnah, yang sebarkan fitnah, yang menuduh bahwa kami melakukan perbuatan penempelan stiker tersebut,"
Sementara di sisi lain, TKN meminta Bawaslu tidak hanya diam menunggu laporan. Melainkan harus secara proaktif mengusut kasus tersebut.
"Agar menjadi terang dan jelas bagi masyarakat bahwa tidak ada kaitan dengan kami," kata Habiburokhman.
Pernyataan Cak Imin
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons terkait temuan beras Bansos berstiker Prabowo-Gibran. Cak Imin mengatakan hal tersebut sangat memalukan dan menandakan kemiskinan etika.
"Memalukan, menunjukan kemiskinan etik, kemiskinan etika," ucap Cak Imin di Bali, Jumat (26/1/2024).
Oleh sebab itu, Cak Imin berpesan kepada para calon legislatif (caleg) dari partai pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) untuk tidak menumpangi hak rakyat.
Baca Juga: TKN Desak Bawaslu Undang Pemilik Akun Penyebar Foto Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog
"Jadi saya juga meminta kepada caleg-caleg pendukung AMIN, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu Bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginnya," ujar Cak Imin.
Menurut Ketua Umum PKB itu, pihak pasangan calon (paslon) yang menempeli stiker di Bansos adalah contoh perbuatan tidak beretika.
"Kalau ada paslon yang nempelin Bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insyaallah AMIN menang Bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak," ungkap Cak Imin.
Kritik Anies
Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan lebih dulu buka suara terkait adanya bantuan sosial atau Bansos yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran. Menurut Anies, hal itu sangat berkaitan dengan menjaga etika.
"Terkait dengan pelabelan ini soal etika, etika itu harus dijaga," ujar Anies di Ternate, Maluku Utara, Jumat.
Anies mengingatkan bahwa Bansos bukan uang milik pemerintan. Bansos, kata dia, adalah uang dari pajak masyarakat.
"Jadi ini bukan dana dari pemegang kewenangan, ini bukan uangnya seseorang, ini adalah uang pajak yang dialokasikan untuk Bansos," ucap Anies.
Oleh sebab itu, Anies meminta pihak mana pun menghargai rakyat dalam urusan bansos.
"Nah saya rasa rakyat indonesia makin hari makin cerdas, jadi hormati kecerdasan rakyat," kata Anies.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024