Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan jawaban saat ditanya mengenai normalisasi organisasi FPI dan HTI pada acara diskusi bertajuk "Ngajabarkeun Abah Anies" di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu (28/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, pertanyaan disampaikan oleh M. Farhan sebagai pembawa acara diskusi tersebut yang juga salah seorang kader Partai Nasdem, termasuk mengenai kemungkinan normalisasi organisasi FPI dan HTI.
"Apakah Abah akan melakukan normalisasi kepada FPI dan HTI?" tanya Farhan.
Baca Juga:
- Viral SBY Makan Mie Instan, Auranya Curi Perhatian: Ditinggal Ibu Ani, Seperti Tak Semangat
- Kunjungi Bali Bersama Selvi Ananda, Gibran Tenggak Jamu Tingkatkan Gairah Seksual
- Ditanya Dokter Tirta Contekan Saat Debat, Cak Imin Jawab Bulkonah: Cheat GTA?
- Balas Serangan Luhut, Tom Lembong Sebut Luhut dan Bahlil Pasukan Pemadam Kebakaran
Mendapatkan pertanyaan tersebut Anies memberikan jawaban, menurutnya pemerintah telah mengeluarkan keputusan mengenai pembubaran dua organisasi tersebut beberapa waktu lalu, serta terlanjur terjadi dan semuanya harus menghormati keputusan tersebut.
Lebih lanjut Anies menuturkan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga negara tidak dapat melarang warganya berserikat, berkumpul dan berkegiatan.
Selain itu, negara tidak bisa mengatur pikiran orang, negara tidak bisa mengatur perasaan orang, yang negara bisa atur menurutnya adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka hukum akan mengambil tindakan untuk disiplinkan.
"Jadi kita harus menghormati pikirannya, kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dengan pikiran, gak boleh, dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran, kita mengatur perbuatan," jelasnya.
"Jadi bila kemudian organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya dan dibuktikan di pengadilan," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Sindir Balik Luhut? Cak Imin Sebut Sosok Opa-opa Bantu Orang Lain usai Debat Cawapres
Mengenai FPI dan HTI yang sudah dibubarkan pemerintah, Anies menilai pemerintah sudah mengambil keputusan tersebut. Sehingga, sebagai warga negara Indonesia harus menghormati keputusan itu, meskipun ada pro dan kontra.
"Nah, apa yang sudah jadi keputusan pemerintah itu keputusan pemerintah, sudah di jalani kemarin. Jadi bagi kami kita hormati keputusan yang sudah dilakukan pemerintah, setuju atau tidak setuju keputusan itu sudah dibuat sudah terjadi," ungkapnya.
Jika terpilih sebagai Presiden, Anies memastikan tidak akan membubarkan organisasi sewenang-wenang, namun ada beberapa proses yang akan dilakukan sebelum suatu organisasi dibubarkan.
"Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya," ucapnya.
"Tapi ketika saya bertugas sebagai Presiden, saya tidak akan membubarkan, saya akan membawa ke pengadilan minta pengadilan membubarkan, bila melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.
"Kenapa? karena kami menghormati institusi pengadilan, yang kejadian sudah tapi ke depan kita hormati pengadilan dan di situlah negara demokrasi," tegasnya.
Berita Terkait
-
Sindir Balik Luhut? Cak Imin Sebut Sosok Opa-opa Bantu Orang Lain usai Debat Cawapres
-
Takut Suara Dicolong, Isi Seruan Ganjar-Mahfud ke Pendukung Hadapi 14 Februari
-
Minta Relawan Tabrak Pelaku Intimidasi, Siti Atikoh: Jangan Coba Menakuti Kita
-
Wanti-wanti Pendukung Tak Serang Paslon Lain, Gibran: Jangan Fitnah Dibales Fitnah!
-
PDIP Beri Julukan 'Presiden Rakyat' ke Ganjar Pranowo, Ini Alasannya!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024