Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, meminta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD tidak mundur dari jabatannya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Ramai Unggahan Portofolio Anies Selama Menjabat Gubernur, Tagar #TakeAniesLookatJakarta Menggema
Satu Wilayah di Jateng Ini Sulit Ditaklukan Prabowo-Gibran, Guru Politik Jokowi: Masyarakatnya Cerdas Kok!
Kata Paspampres Soal Penganiayaan Warga yang Bentangkan Spanduk Ganjar di Depan Jokowi
Menurutnya, Mahfud tidak perlu mundur meskipun sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ray mengatakan, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya pada undang-undang dan peraturan pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye.
Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.
"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray, di Jakarta, dikutip Rabu (31/1/2024).
Baca Juga: Hari Jumat, Jokowi Akan Hadiri Kongres GP Ansor Di Atas Laut Jawa
Ia menilai, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud dalam tanda kutip sedang mengingatkan Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan. Terlebih keluarganya yang sebelumnya merupakan kader PDIP memilih membelot.
"Nah, mereka diminta PDI Perjuangan, ya mundur saja, tapi mereka tidak mau menyerahkan KTA-nya. Dan, bahkan sampai sekarang Pak Jokowi belum menyerahkan KTA-nya, masih tetap di PDI Perjuangan, meskipun jelas-jelas mendukung paslon lain," ungkapnya.
Jokowi dan keluarganya, lanjut Ray, menempatkan PDIP pada posisi serba salah, karena mereka tahu jika dimundurkan oleh partai, maka efek negatif akan dihadapi partai berlambang banteng moncong putih itu.
Meski demikian, PDIP sampai sekarang tidak mengeluarkan Jokowi dan keluarganya, yang masih tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan.
"Entah itu yang Jokowi dan keluarganya tunggu atau tidak wallahualam. Tapi kita bisa membaca kalau seandainya PDI Perjuangan mengeluarkan mereka, bisa dibayangkan efek negatif dan dramanya akan seperti apa," tuturnya.
Ray kembali menyarankan Mahfud tidak mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sebab, hal ini dapat mengingatkan Jokowi tentang perasaan keluarga besar PDIP yang dikhianati.
Berita Terkait
-
Profil Endah Subekti, Ketua DPC PDIP Amuk Aparat yang Aniaya Pendukung Ganjar Saat Kunjungan Jokowi
-
Loyalis Anies Geisz Chalifah Sebut Watak Gibran Sengak: Bapak Lo Digaji Rakyat!
-
Hasto PDIP Ungkap Kondisi Menteri Jokowi Tak Nyaman Jelang Pemilu, Raja Juli: Tidak Etis
-
Benarkah Para Menteri Kecewa Sikap Jokowi Jelang Pemilu 2024? Begini Kata Istana
-
Kata Paspampres Soal Penganiayaan Warga yang Bentangkan Spanduk Ganjar di Depan Jokowi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024