Suara.com - Penurunan bendera PDIP di bahu jalan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu kekesalan Hasto Kristiyanto. Peristiwa itu terjadi saaat Jokowi kunker ke Gunungkidul, Yogyakarta pada Selasa (30/1/2024) lalu.
Saat bersamaan, kata Sekjen PDIP itu, bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan. Dia merasa adanya ketidakadilan oleh aparat kepolisian.
"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Hasto mengatakan, berdasarkan keterangan Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, satu malam sebelum kedatangan Jokowi, aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga Brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.
Hasto semakin bingung karena rakyat seakan dianggap ancaman. Menurutnya, hal seperti itu bukan pertama kali terjadi.
Dia mencontohkan seorang loyalis Jokowi pada 2014 dan 2019 bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023. Lalu, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan para pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.
Terbaru, lanjutnya, di Gunungkidul pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga dianiaya ketika menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!”
Hasto menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang berada pada titik krisis. Dia pun tak heran apabila para akademisi turun gunung seperti yang terjadi di UGM dengan Petisi Bulaksumur.
"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Mensos Risma yang Disebut Hasto Tak Nyaman Ikut Rapat Kabinet Jokowi
-
Hasto Ungkap Pertemuan Mahfud MD dengan Ketua Umum Partai Pengusung Sebelum Bertemu Pratikno
-
Pertanyakan Bansos Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma, Hasto PDIP Ungkit Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
-
Hasto PDIP Ungkap Oknum Aparat Minta 100 Suara per TPS ke Kepala Daerah di Jatim
-
Diungkap Hasto PDIP, Ternyata Ini Alasan Mahfud Masih Betah Kerja di Kabinet Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024