Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto geram karena aparat kepolisian menurunkan bendera PDIP di bahu jalan ketika kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1) lalu.
Padahal, menurut dia, bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan pada saat yang sama. Oleh sebab itu, dia merasa tidak adanya ketidakadilan oleh aparat kepolisian.
"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan keterangan Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, satu malam sebelum kedatangan Jokowi aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga Brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.
Hasto pun semakin bingung karena rakyat seakan dianggap ancaman. Menurutnya, hal seperti itu bukan pertama kali terjadi.
Politisi asal Jogja ini mencontohkan seorang loyalis Jokowi pada 2014 dan 2019 bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023.
Lalu, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan para pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.
Terbaru, lanjutnya, di Gunungkidul pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga dianiaya ketika menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!”
Hasto menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang berada pada titik krisis. Dia pun tak heran apabila para akademisi turun gunung seperti yang terjadi di UGM dengan Petisi Bulaksumur.
Baca Juga: Biodata Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi Minta Mayor Teddy Buka Gembok Akun IG
"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024