Suara.com - Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan membuat pendekatan baru yang lebih inovatif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sehingga lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi kemiskinan di tanah air.
Prof Awalil Rizky, Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, menjelaskan, AMIN menyadari pengentasan kemiskinan lebih efektif melalui penyediaan lapangan pekerjaan sehingga mereka menjadi produktif dan berpenghasilan. Akan tetapi, tidak dipungkiri masih ada kelompok masyarakat miskin yang perlu diberikan bantuan langsung tunai (BLT).
Menurutnya, AMIN akan menambah alokasi bansos bagi para penerimanya agar lebih efektif menanggulangi kemiskinan. Apalagi, sesuai dengan amanah konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.
"Untuk bansos, alokasi untuk para penerima akan kami tambah. Kemudian dengan adanya integrasi data, maka akan lebih efisien dan efektif karena bansos menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya dalam konferensi pers Program Perlindungan Sosial Paslon AMIN, Jumat (2/2/2024).
Selain untuk bansos, lanjutnya, anggaran perlindungan sosial juga difokuskan untuk program inovatif agar masyarakat miskin bisa bekerja sehingga mendapatkan penghasilan.
Visi AMIN Indonesia adil makmur untuk semua akan diwujudkan dalam misi yang disebut dengan '8 Jalan Perubahan'. Salah satu misi AMIN adalah “Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global.”
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2023 sebanyak 26 juta orang. Sementara itu, program AMIN dalam mengatasi kemiskinan memiliki semboyan 'Dari buaian sampai lanjut usia'.
Untuk mengatasi kemiskinan, AMIN memiliki program konkret. Ibu hamil mendapatkan makanan sehat dan gratis melalui posyandu; cuti hamil dan melahirkan bagi ibu disertai cuti ayah; serta tunjangan hingga Rp500.000 per bulan bagi ibu yang menjadi kepala keluarga miskin
Kemudian anak di bawah lima tahun (balita) juga mendapatkan makanan sehat gratis di posyandu; pendidikan usia dini bermutu dengan biaya murah untuk semua balita; tempat bermain anak yang mudah diakses dan gratis; tempat penitipan anak dan ruang laktasi di setiap ruang publik; serta memperbanyak kegiatan seni dan olahraga bagi anak.
Bagi usia pelajar dipastikan bisa sekolah dari PAUD hingga SMA/sederajat (wajib belajar 1+12 tahun), semua dapat bangku sekolah, kartu indonesia pelajar (KIP) Plus (tambahan bantuan hingga Rp500.000 di akhir jenjang (SD-SMA).
Baca Juga: Masih Masa Kampanye, Daftar Bansos Jokowi yang Bakal Cair di Awal Tahun Ini
Paslon AMIN juga memastikan biaya kuliah murah dan gratis bagi keluarga miskin, KIP kuliah plus, voucher kursus/tes bahasa asing hingga Rp3,5 juta per orang untuk persiapan beasiswa, dan lainnya.
Program lainnya adalah penciptaan 15 juta lapangan kerja, termasuk green jobs; pra kerja plus dengan bantuan tunai dari Rp600.000 menjadi Rp3 juta per tahun untuk pencari kerja.
Para lansia juga mendapatkan bantuan hingga Rp300.000 per bulan, cepat berobat dengan antrean prioritas dan jemput bola pemeriksaan, bantuan renovasi hunian layak bagi lansia hingga Rp5 juta, dan lainnya.
"Timnas AMIN sangat menyadari bahwa bangsa ini tidak pernah adil dan makmur untuk semua jika kemiskinan tidak ditangani serius," tegas Prof. Awalil.
Ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparini menyampaikan, bansos masih diperlukan bagi kelompok masyarakat miskin. Akan tetapi, pendekatannya perlu lebih inovatif, terutama dengan menjadikan warga miskin sebagai objek sehingga bisa terlibat langsung dalam pengelolaan bansos dan pada akhirnya mereka bisa bekerja dan berpenghasilan.
"Jangan sampai salah buat strategi. Dari survei kami, anak muda tidak bicara ingin bansos, tetapi lapangan pekerjaan, misalnya lewat program magang. Memang betul sebagian besar masih membutuhkan bansos, tetapi ke depan program bansos perlu lebih inovatif," kata Hendri.
Berita Terkait
-
UU IKN Hasil Demokrasi Prematur, Anies: Jangan Diputuskan Dulu Baru Diperdebatkan Setelahnya
-
Anies Tegaskan Komitmen AMIN tentang Desentralisasi Fiskal yang Asimetris
-
Marak Akademisi Kritik Jokowi Jelang Pilpres 2024, Anies: Itu Tanda Peduli Demokrasi
-
Anies Tegaskan Pembentukan DOB Harus Pertimbangkan Teknokratik, Bukan Konstelasi Politik
-
Anies Tegaskan Ketimpangan dan Ketidaksetaraan Jadi Prioritas Utama untuk Diselesaikan
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji