Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara jawab sindirian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangareng soal bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi pada era Pandemi Covid-19.
Meski tak disebutkan secara gamblang, pernyataan Kaesang itu merujuk pada kasus korupsi eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.
Hasto mengatakan, pihaknya tak pernah melakukan intervensi membela Juliari selama proses pengadilan. Apalagi, kini Juliari juga sudah divonis 12 tahun penjara atas pelanggaran itu.
"Hukumannya (Juliari) sudah ada, sudah ada proses hukumnya tidak ada perlindungan," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Senin (5/2/2024).
Hasto menjelaskan, kasus Juliari merupakan murni masalah hukum. Hal tersebut berbeda dengan polemik bansos saat ini yang digunakan untuk kepentingan Pemilu demi meraih elektoral.
"Nggak ada fungsi-fungsi elektoral, nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum kalau ini yang menjadi persoalan kan ada intervensi terhadap persoalan proses hukum dengan menggunakan kekuasaan bahkan dengan bansos," tuturnya.
Tantang Balik PSI
Hasto pun menantang balik PSI untuk membuka data keuangan kampanye Pemilu ini.
Ia mengaku curiga lantaran baliho yang dipasang PSI begitu masif tak sebanding dengan anggotanya.
Baca Juga: Bantah Ahok Jadi Kuda Putih Jokowi di Pilpres 2024, Hasto PDIP: Malah Presiden Terkejut!
"Kita pertanggungjawabkan aja cek laporan keuangannya aja dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya," katanya.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menanggapi ihwal bantuan sosial atau bansos yang turut disinggung dalam debat calon presiden pada Minggu (4/2/2024).
Kaesang menegaskan pandangannya yang merasa bansos memang harus tepat sasaran sekaligus harus tepat waktu. Ia memahami maksud capres tertentu yang menyinggung soal permasalahan bansos saat ini.
Tetapi menurutnya, ada permasalahan terkait bansos yang jauh lebih bermasalah, yakni berkaitan dengan kasus korupsi bansos saat pandemi Covid-19.
"Mungkin saat ini dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat covid dikorupsi," kata Kaesang di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024