Suara.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) turut buka suara soal ramainya kritikan yang disampaikan para sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi. Aptisi khawatir gerakan itu dipolitisasi.
Ketua Aptisi, Budi Djatmiko menyebut kampus merupakan ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dan mengasah kemampuan secara objektif. Tidak seharusnya ada kegiatan bermotif politik praktis di lingkungan kampus.
"Para dekan, rektor boleh ikut politik praktis, tapi jangan menyeret-nyeret kampus ke dalam politik praktis. Artinya kampus ya sudah belajar saja, para pimpinan kampus ini harus menjaga netralitas," ujar Budi kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).
Ia mengakui sivitas akademika punya hak untuk menyampaikan keresahan soal proses Pemilu. Namun, sikap tersebut jadi sarat politik lantaran hanya mengkritisi presiden.
"Kami melihat ada keresahan dari civitas kampus bahwa demokrasi tidak berjalan, tetapi hal itu hanya disudutkan kepada lembaga presiden, inikan arah politik praktis," ucap Budi.
"Kami memberikan hak kebebasan kepada kampus untuk berpolitik praktis, tetapi di ruang politik praktis, jangan ke dalam kampus, biar kan mahasiswa itu belajar dengan objektif tanpa ada embel-embel apapun," tambahnya menjelaskan.
Oleh karena itu, Budi mengajak semua pihak untuk menyukseskan Pemilu dengan cara damai, jujur serta adil.
"Diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan pemilu, karena melalui pemilu ini kita bisa mencari pemimpin yang bisa memajukan bangsa Indonesia," tuturnya.
Kritik Jokowi
Baca Juga: Saat Desy Ratnasari Mendadak Jadi Satpam Saat Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Seperti diketahui, sejumlah kampus ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah alias UIN Jakarta mempertanyakan kualitas demokrasi pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.
Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan petisi yang menyatakan terdapat indikasi demokrasi yang terkoyak pada Jumat (2/2/2024) lalu.
Dalam petisinya civitas academika UI, mereka menyebut "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."
Petisi terhadap Jokowi sebelumnya juga dilancarkan sivitas akademila Univesitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta.
Kritik yang disebut 'Petisi Bulaksumur', para ilmuan mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sejumlah tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.
Kemudian, Universitas Islam Indonesia (UII) membuat petisi terhadap Jokowi. mereka menilai terdapat kemunduran demokrasi melalui tingkah laku serta kebijakan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024