Suara.com - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) buka suara terkait film berjudul Dirty Vote yang belakangan trending dan jadi sorotan menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari lusa nanti.
Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan mengatakan, film dokumenter yang rilis hari Minggu (11/2/2024) kemarin dan dipandu tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari itu secara terang benderang mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Selain itu, Iwan menilai Dirty Vote setidaknya bisa dijadikan media edukasi bagi masyarakat untuk memperlihatkan kotornya politisi-politisi memainkan demokrasi.
"Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka," kata Iwan.
Timnas AMIN, kata Iwan, berpandangan Dirty Vote menjelaskan kecurangan yang terjadi sudah didesain sedemikian rupa.
"Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian tetapi terencana dengan baik," ujarnya.
Satu-satunya pihak yang paling dapat diduga telah melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024, menurut Iwan, adalah penguasa.
"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan," beber Iwan.
Baca Juga: Sosok Bivitri Susanti, Dosen Hukum Di Balik Film Dirty Vote Yang Trending Di X Hari Ini
Dia bilang, Dirty Vote juga sudah membuka borok penguasa selama Pemilu 2024. Penguasa seolah-olah secara busuk menggunakan lembaga negara hanya untuk mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
"Dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika," ucap Iwan.
"Mempermainkan demokrasi, hukum dan mengatur semuanya baik eksekutif, pemerintah daerah, kepala desa, MK, Bawasu, KPK, KPU, Kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya," tambahnya.
Untuk diketahui, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu.
Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Bivitri Susanti, Srikandi Ahli Hukum yang Terlibat di Film Dirty Vote
-
Bivitri Susanti Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 di Film 'Dirty Vote', Kenapa Sebelumnya Tolak Jadi Panelis Debat Capres?
-
Siapa 3 Ahli Hukum Tata Negara yang Bongkar Praktik Kecurangan Pemilu 2024?
-
Film Dirty Vote Singgung Salam 4 Jari, Apa Artinya?
-
Sosok dan Kiprah Bivitri Susanti di Film Dirty Vote: Akademisi Berani sampai Tolak Jadi Panelis Debat Pilpres
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024