Suara.com - Ketua Kordinator Nasional Relawan Penerus Negeri selaku kelompok pendukung Prabowo-Gibran, M Pradana Indraputra, menyebut perilisan fim dokumenter Dirty Vote telah membuat gaduh di tengah masyarakat. Pradana menyebut fim arahan Dandhy Dwi Laksono itu dibuat hanya demi menyudutkan salah satu paslon, dalam hal ini 02.
Seharusnya, kata Pradana, masyarakat menyambut hari pencoblosan 14 Februari nanti dengan suka cita. Apalagi di masa tenang ini tak ada lagi upaya-upaya yang berbau politis.
"Harusnya kita, terutama saya sebagai kaum milenial menyambut pesta demokrasi lima tahunan dengan suka cita, jangan saling benci atau membuat kegaduhan," ujar Pradana kepada wartawan, Senin (12/2/2024).
Ia juga menilai semestinya kontestasi politik ini diisi dengan adu gagasan dan program, bukannya informasi yang membuat gaduh masyarakat.
Pradana pun mengimbau kepada seluruh pihak dan pendukung paslon lain agar bersikap sportif dan mengedepankan pelaksanaan pemilu yang damai, jujur dan adil.
"Kita sudah memasuki masa tenang pemilu, biarkan masyarakat Indonesia yang memilih sesuai hati nuraninya. Kita harus menerapkan pemilu damai agar terciptanya kerukunan antar sesama," jelasnya.
Karena itu, ia meyakini justru kemunculan Dirty Vote akan membuat masyarakat semakin yakin memilih Pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Politik harus di jadikan ajang adu visi dan misi, bukan adu fitnah yang bisa menjatuhkan satu sama lain. Saya yakin masyarakat Indonesia sudah sangat pintar dalam memilih berita," pungkasnya.
Ungkap Kecurangan
Baca Juga: Film Dirty Vote Baru Bongkar Seperempat Kecurangan Pemilu, JK: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
Sebelumnya, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap serangkaian kecurangan Pemilu 2024 lewat sebuah karya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film dokumenter eksplanatori yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut resmi dirilis Minggu (11/2/2024) hari ini.
Dalam film tersebut Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Amsari berperan menerangkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Penjelasan ketiga ahli hukum dalam film dokumenter tersebut dilandasi atas sejumlah fakta dan data yang mereka miliki. Kemudian bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Berita Terkait
-
TKN Prabowo-Gibran Konpres Film Dirty Vote bak Streisand Effect, Langkah Blunder?
-
Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Hasto: Kami Gak Nyangka Pak Jokowi Berubah Seperti Itu
-
Film Dirty Vote Baru Bongkar Seperempat Kecurangan Pemilu, JK: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
-
20 'Dosa' Pemerintah yang Diungkap Secara Rapih oleh Film Dirty Vote
-
Profil dan Pendidikan Kunto Aji, Musisi Nimbrung Komentari Film Dirty Vote: Fitnah dari Mana...
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024