Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjelaskan distribusi logistik di daerah yang lokasinya relatif jauh dari kota sudah dilakukan untuk memastikan tidak adanya keterlambatan pada hari pemungutan suara.
Dia mengungkapkan, jajaran KPU di daerah melaporkan pengiriman logistik ditempuh dengan berbagai cara dari jalan kaki, sepeda motor, speedboat, hingga tunggangan hewan seperti sapi.
"Ada yang jalan kaki karena menuju ke lokasi TPS itu satu-satunya hanya bisa ditempuh lewat jalan kaki, ada yang pakai sepeda motor, ada yang bawa mobil, ada yang diantar pakai perahu-perahu speedboat ke wilayah-wilayah kepulauan," kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).
"Alhamdulilah dilaporkan, daerah yang jauh-jauh, terluar dari berbagai macam provinsi itu sudah mulai tiba di lokasi masing-masing. Sehingga masih ada waktu satu hari untuk sampai TPS, untuk memastikan bahwa kegiatan pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024 itu logistik insyaallah sudah tersedia di TPS pada hari H pemungutan suara," katanya.
Pada kesempatan yang sama, dia memastikan secara umum, logistik pemilu didistribusikan dengan baik menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada hari ini atau dua hari jelang pemungutan suara.
Adapun logistik tersebut terdiri dari kotak suara, surat suara, dan berbagai formulir penghitungan yang digunakan sebagai administrasi perolehan hasil suara di TPS.
Hasyim menjelaskan logistik pemilu sebagian masih dalam proses distribusi dari gudang menuju TPS di kecamatan, kelurahan, dan desa.
"Posisinya semua sudah disortir, dilipat, dibungkus, dan dimasukan ke dalam kotak suara,” ucap Hasyim.
"Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan, dan menuju TPS," lanjut dia.
Baca Juga: H-2 Pemungutan Suara, Logistik Pemilu Sedang Didistribusikan dari Gudang ke TPS
Untuk posisi gudang yang dekat jangkauannya dengan TPS, tambah dia, akan langsung didistribusikan dari gudang ke TPS, tanpa melalui kecamatan, desa, dan kelurahan.
"Gudang adanya di tingkat kabupaten/kota sehingga KPU harus memikirkan juga mempertimbangkan tentang kondisi penempatan kotak suara di tingkat kecamatan/desa/kelurahan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan