Cak Imin: Ada Teman Bilang Tak Perlu Pilkada Kalau Kades Diancam dan Ditakuti, Gimana Menurutmu?

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara mengenai Pilkada. Ia mempertanyakan pendapat warganet soal pelaksanaan Pilkada perlu atau tidak perlu.

Hal itu ia tanyakan melalui akun X pribadinya, @cakiminNOW.

Baca Juga:

Adu Keren Anak Kembar Komeng Ganteng vs Bagus: Alfiansyah Nahan Lapar Demi Mereka

Reaksi Iwan Fals Lihat Komeng Jadi Anggota Dewan: Negeriku Tambah Lucu Nih

Semua Sayang Komeng, Warganet Sampai Doakan Gantikan La Nyalla Sebagai Ketua DPD RI

Mulanya Muhaimin atau Cak Imin menuliskan soal pertanyaan temannya mengenai tidak perlunya pelaksanaan Pilkada bila ada ancaman serta menaluti para kepala desa.

"Selamat Pagi Indonesia ..! Ada teman yang bilang kita tidak perlu PILKADA lagi kalo pelaksanaanya dengan mengancam dan menakut-nakuti para kepala desa," tulis Cak Imin dilihat Minggu (18/2/2024).

Cak Imin lantas menanyakan pendapat warganet ihwal pendapat temannya tersebut.

Baca Juga: Bantah Pernyataan Lamanya yang Viral, Mahfud MD: Pemilu Ulang Itu Bisa

"Gimana menurutmu saudara?" tanya Cak Imin ke warganet.

Sebelumnya, hal mengenai Pilkada juga dibicarakan Ketua Tim Pendjawalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima.

Aria menyatakan bahwa Pemilu tak perlu lagi ada, termasuk Pilkada Serentak September mendatang.

Ia mengatakan hal tersebut lantaran terjadi anomali-anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Padahal, pihaknya sudah mempersiapkan dengan baik untuk bertarung di Pilpres 2024 dari mulai pendaftaran hingga berkampanye. Namun justru menurutnya, Pemilu 2024 terjadi indikasi kecurangan.

"Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan paling tepat untuk memimpin Indonesia, kalau pemilu dilaksanakan seperti ini terjadi berbagai orkestrasi dari politisi bansos dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tak netral. Kemudian belum money politics, belum manipulasi suara, terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat?" kata Aria di media center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Menurutnya, sangat percuma KPU mengundang berbagai panelis yang merupakan ahli-ahli akademisi untuk merumuskan pertanyaan debat bila prinsip etika berdemokrasi dilanggar.

Ia pun menyebut, dengan adanya hal itu tak perlu lagi ada Pemilu untuk ke depannya, terlebih tak perlu lagi ada Pilkada Serentak 2024 September mendatang.

"Saya tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini. Dan apakah menjamin pada Pilkada? Ga perlu pilkada cukup kepala desa ditakut takuti dana desanya suruh cari suara aja," ujarnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya sudah susah payah mempersiapkan Ganjar-Mahfud untuk bertarung di Pilpres 2024.

Namun, pelaksanaan Pemilu bahkan hingga akhir aplikasi Sirekap KPU masih keliru.

"Apakah kita perlu ada pemilu? Hadilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yg kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak perlu lagi ada pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah baik itu bupati dan gubernur bulan September," katanya.

"Nah, saya melihat suatu anomali anomali yang itu menbuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi," katanya.