Suara.com - Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai dengan 17 Februari, sebanyak 57 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia. Hilangnya nyawa pada pelaksanaan pesta demokrasi bukan hanya sekali, pada Pemilu 2019, setidaknya 486 petugas meninggal dunia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur mendesak negara harus bertanggung jawab kepada keluarga korban yang meninggal.
Negara menurutnya, harus menjamin hak keluarga yang ditinggalkan agar tidak jatuh miskin, mengingat dari sejumlah korban bisa saja di antaranya tulang punggung keluarga.
"Jangan sampai mereka yang meninggal, keluarganya jatuh semakin miskin. Ketika bapaknya atau ibunya yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Terus ada jaminan untuk seluruh keluarga agar yang ditinggalkan tidak kemudian jatuh semakin miskin," kata Isnur saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/2/2024).
Kemudian negara juga harus membantu biaya pengobatannya dan pemakaman para petugas yang meninggal.
Isnur mendesak pelaksanaan Pemilu harus kembali dievaluasi. Beban kerja para petugas harus diperhatikan. Menurutnya Pemilu yang dilangsung dalam lima kategori pemilihan mulai dari presiden, DPR hingga DPD menjadi beban kerja yang berat bagi petugas.
"Pertama tentu yang penting diperhatikan adalah bagaimana ternyata pelaksanaan Pemilu itu menjadikan para petugasnya bertindak di luar waktu kerja yang manusiawi. Bagaimana mereka dua hari enggak tidur, menjalankan kerja penuh dengan tekanan, kemudian juga sampai subuh bekerja," katanya.
Selain itu, proses perekrutan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga harus diperhatikan, khususnya kondisi kesehatan.
"Bagi saya, bagi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, ke depan ya sebaiknya, jangan diikutkan begitu. Atau menjadi perhatian serius buat mereka," ujar Isnur.
Baca Juga: Jokowi Ingin Jadi Jembatan Politik Bagi Semua, Hasto PDIP: Urusan Pemilu Belum Selesai!
Merujuk pada data Kemenkes, jumlah petugas yang meninggal terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), 9 saksi, 6 petugas, 2 panitia pemungutan suara, dan 1 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Berita Terkait
-
Jokowi Ingin Jadi Jembatan Politik Bagi Semua, Hasto PDIP: Urusan Pemilu Belum Selesai!
-
PKS Belum Kepikiran Jadi Oposisi Pemerintah Setelah Pemilu 2024: Ojo Kesusu
-
Prabowo-Gibran Unggul Jauh di Real Count KPU, Abu Janda Tagih Janji Denny Siregar
-
Real Count KPU Sempat Macet, KPU Akui Sedang Perbaiki Data Agar Akurat
-
Mahfud Rapat Terbatas Bareng TPN, Bentuk Tim Hukum Khusus Perkarakan Pemilu 2024
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024