Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan lokasi server untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berada di Indonesia. Selain itu KPU juga tetap memperhatikan regulasi dan perlindungan data pribadi.
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan Sirekap digunakan untuk lima jenis pemilu sekaligus sehingga memiliki kompleksitas.
Untuk itu, Betty menilai Sirekap memerlukan cloud server yang dianggap bisa diandalkan dan memiliki sistem keamanan yang terjamin.
“Implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi,” kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2024).
“Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain,” tambah dia.
Menurut dia, Sirekap sudah dikunjungi sebanyak 648.3 juta (648.307.624) kali hingga hari ini. Dengan tingginya traffic ini, Betty mengeklaim portal publikasi real count bisa diakses tanpa kendala.
Dia juga menjelaskan portal publikasi ini memiliki beban traffic mencapai 18 terrabyte. Untuk mengelola besarnya traffic, tambah dia, KPU mengimplementasikan Content Delivery Network (CDN) sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh dunia.
“Kalaupun ada kendala, kami dapat menanganinya dengan bekerja sama dengan siber keamanan KPU-CDN yang berfungsi sebagai loket-loket akses yang tersebar secara global dan dapat berjalan secara efektif,” tutur Betty.
Sebelumnya, komunitas keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia, Cyberity menanggapi adanya anomali penghitungan suara dalam Sirekap.
Kejanggalan demi kejanggalan yang bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mengecek satu per satu data C1 Hasil dengan data tabulasi di sistem pemilu2024.kpu.go.id.
"KPU sendiri sebelummya sudah mengklarifikasi temuan kejanggalan itu. Mereka mengakui terdapat kesalahan akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) dokumen C1 yang diunggah melalui Sirekap," kata kata Ketua Cyberity Arif Kurniawan dalam rilis yang diterima Suara.com, Sabtu (17/2/2024).
KPU sendiri mengakui kesalahan tersebut terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Atas dasar itu, kami dari Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan pemilu2024.kpu.go.id," katanya.
Cyberity kemudian menemukan sejumlah temuan, yakni sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
Kemudian, Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.
Berita Terkait
-
Dorong PDIP-PPP Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Ganjar Ajak Parpol Pendukung Anies Ikutan
-
Soal Kecurangan Pilpres, Ganjar Dorong PDIP dan PPP Gulirkan Hak Angket di DPR
-
Kematian KPPS Terus Berulang, JPPR Desak Evaluasi Pelaksanan Pemilu: Jangan Anggap Remeh Nyawa Petugas!
-
Masyarakat Sipil Kecam KPU yang Perintahkan Penghentian Rekapitulasi
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
IHSG Tahan Badai Menguat 1,55% Hari Ini, BBCA Pendorongnya
-
Dugaan Korupsi Rp46 Miliar, Kantor Sekretariat KPU Morowali Digeledah Kejaksaan
-
Kemendagri Bekali Pranata Humas di Era AI, Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi
-
Novel Spammer, Berawal dari Teror Digital Berubah Menjadi Teror Fisik Nyata
-
Prabowo Singgung Peluang Destry Jadi Gubernur BI: Terserah DPR Nanti
-
Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment
-
Daftar Lengkap 90 Kajari Baru Pilihan Jaksa Agung, Cek Siapa Nahkoda Baru di Daerahmu
-
Jangan Asal Foto! Pemkot Jogja Bongkar Masalah di Balik Plang Malioboro Portable
-
Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah, KPK Tegaskan Tak Punya Target Khusus
-
Senjakala Traffic: Selamat Datang Era GEO dan Ambisi Invisible Media 5.0