Suara.com - Geliat politik elite pasca-Pemilu 2024 belum berhenti, terkini yang ramai dibahas adalah pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana, hari Minggu pekan lalu.
Banyak spekulasi menyeruak seiring pertemuan itu. Meski Surya Paloh dan Jokowi masih terikat koalisi di pemerintahan saat ini, nyatanya kedua sosok itu berseberangan dalam Pilpres 2024.
Usai pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi tegas mengatakan ingin menjadi jembatan bagi semua parpol usai Pemilu 2024. Bahkan, di kesempatan lain, ia menyatakan akan mengundang semua elite parpol.
“Semua, semua (akan diundang bertemu),” kata Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Saat ditanya apakah dirinya akan mengundang elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga PDI Perjuangan, Jokowi menjawab hal serupa.
“Semua diundang,” katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menyebut pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh merupakan langkah menjaga komunikasi.
"Di Pilpres 2024 ini posisi keduanya tidak satu gerbong, saya rasa tidak lantas menjadi penghalang kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi," kata Fahrul sebagaimana dilansir Antara, Selasa (20/2/2024).
Fahrul menjelaskan sinyal rekonsiliasi komunikasi tokoh nasional itu tak bisa dilepaskan ikatan hubungan keduanya yang sudah terbangun, khususnya ketika Jokowi menduduki kursi kepala negara.
Baca Juga: Bakal Cetak Sejarah Gabung Koalisi Jokowi, Ini Profil AHY Calon Menteri ATR/BPN
"Memang karakter Pak Jokowi ini tipikal pemimpin yang bisa menyambung hubungan," ujarnya.
Pertemuan itu, kata dia, juga bisa menjadi sarana rekonsiliasi keduanya seusai rampungnya tahapan pemungutan suara, pada 14 Februari 2024.
"Artinya sinyal rekonsiliasi sangat terbuka lebar," katanya.
Oleh karena itu, Fahrul menyebut masih terlalu dini apabila harus menduga jika pertemuan tersebut ditafsirkan NasDem yang diketuai Surya Paloh akan berpindah haluan koalisi.
Lebih lanjut, Surya Paloh disebutnya juga pasti memikirkan pandangan publik apabila langsung mengambil keputusan menyeberang ke kubu lain.
"Saya rasa terlalu riskan secara politik dan citra etis di mata masyarakat," ucapnya.
Berita Terkait
-
Bakal Cetak Sejarah Gabung Koalisi Jokowi, Ini Profil AHY Calon Menteri ATR/BPN
-
Segini Gaji dan Tunjangan AHY Jika Dilantik Jadi Menteri
-
Jokowi Dikabarkan Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN Hari Ini, Dulu Sempat Diisukan Jadi Mentan Tapi Gagal
-
Terancam Senasib dengan Dede Sunandar Gagal Jadi Pejabat, Thariq Halilintar Terbaring Lesu Sampai Dikuatkan Aaliyah
-
AHY Dikabarkan Jadi Menteri, Annisa Pohan Unggah Ceramah Ustaz Bahas Kutu Loncat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024