Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lagi-lagi membantah miliki perbedaan pandangan dengan capresnya Ganjar Pranowo soal hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
Mahfud menegaskan, pernyataannya sebelumnya soal ngaku tak ikut-ikutan terkait hak angket itu bukan karena berbeda pandangan dengan Ganjar. Ia menegaskan, punya sikap seperti itu karena dirinya bukan orang partai politik.
Hal itu ditegaskan Mahfud lewat akun X pribadinya @mohmahfudmd dilihat Suara.com, Jumat (23/2/2024).
"Statement saya ini clear. Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar," kata Mahfud.
Mantan Ketua MK ini menjelaskan kembali hak angket menjadi ranahnya partai politik di DPR RI, bukan ranah kandidat pasangan calon yang bertanding di Pilpres 2024.
Ia lantas menyampaikan dirinya bukanlah kader partai politik, sementara Ganjar yang mengusulkan hal angket wajar karena merupakan kader PDIP.
"Tapi secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan ursn paslon capres/cawapres. Saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol," tuturnya.
Sebelumnya, Mahfud MD, mengaku tak ikut-ikutan soal wacana hak angket digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, itu urusan partai politik tak menjadi urusan pasangan calon di Pilpres.
Hal itu disampaikan Mahfud usai ditanya jika adanya dorongan gulirkan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 di DPR hanya sebuah gertakan.
Baca Juga: Bukan Urusan Paslon Ikut-ikutan soal Hak Angket, Mahfud MD Dipuji: Menyala Prof!
"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak saya ndak tahu dan tidak ingin tau juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai," kata Mahfud ditemui di Kediamannya usai bertemu Hadi Tjahjanto di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Menurutnya, soal dorongan hak angket yang diminta capresnya Ganjar Pranowo tak harus dikoordinasikan kepada paslon yang bertanding di Pilpres.
Mahfud mengaku tak mau berkomentar lebih jauh soal hak angket. Menurutnya itu menjadi urusan parpol di DPR RI.
"Nggak. Gak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR," tuturnya.
"DPR itu nanti kan partai-partai yang akan... saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada kotokan terakhir dari kpu 'ini yg sah'. Udah," sambungnya.
Berita Terkait
-
Sama-sama Anak Tunggal, Sepak Terjang dan Pendidikan Mentereng Didit Prabowo Beda Jauh dengan Alam Ganjar?
-
Geruduk Gedung KPU RI, Ratusan Orang Kompak Teriak Tolak Presiden Curang!
-
Qodari 'Hajar' Ganjar Pranowo Habis-habisan: Saldonyo Nol, Pilpres Nomor Bontot!
-
Bukan Urusan Paslon Ikut-ikutan soal Hak Angket, Mahfud MD Dipuji: Menyala Prof!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024