Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi wacana tiga partai Koalisi Perubahan, PKS, PKB dan NasDem yang akan menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Selain ketiga parpol tersebut, PDIP juga sudah mempunyai rencana ini lebih dulu.
AYH menyebut sebagai pemimpin tertinggi Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-Gibran, dirinya merasa tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan hak angket.
"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan. Tetapi, juga saya melihat bahwa walaupun sekarang kita menghormati, penghitungan masih berlangsung, saya bagaimanapun, kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU," kata AHY di Jakarta Sabtu (24/2/2024).
AHY juga menganggap tidak menemukan hal yang aneh pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya.
Namun demikian, Menteri ATR/BPN ini menyatakan menghormati langkah yang akan akan ditempuh, tiga partai pendukung capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Saya juga sebagai Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, parpol manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, silakan," kata AHY.
"Tetapi kami dari Demokrat secara tegas mengatakan, kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca Pemilu ini," AHY menambahkan.
AHY berharap usai Pemilu dan memasuki masa transisi pergantian pemerintahan, dipergunakan untuk kembali merajut kebersamaan.
Baca Juga: Sudirman Said Ungkap Usaha-usaha Pertemukan JK dan Megawati
"Tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, belum bisa mencapai targetnya. Saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali, rekonsiliasi bangsa," ujarnya.
"Dan itu harus kita tunjukkan secara genuine, karena agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini, dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," sambungnya.
Hak Angket
Sebagaimana diketahui, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan telah sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.
"Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Koalisi Perubahan, kata Hermawi, tinggal menunggu langkap PDIP sebagai partai pertama yang mengusulkan hak angket tersebut.
“Kalau nanti kami bersama-sama dengan PDIP, mungkin juga PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket,” tutur Hermawi.
Hermawi kemudian menjelaskan alasan ketiga partai pendukung Anies-Muhaimin akhirnya sepakat mendukung usulan hak angket.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” ucap Herma.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024