Protes Hasil Pemilu Banyak Kecurangan, Partai Buruh Ancam KPU: Ekonomi Bisa Kami Buat Lumpuh!

Suara.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan berbagai kecurangan di Pemilu 2024. Partai Buruh, kata Said, dirugikan lantaran banyak suara yang dihilangkan untuk Pemilu tingkat legislatif.

Hal ini disampaikannya saat Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Dalam demonstrasi itu, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegakkan Pemilu yang bersih.

"Pemilu hari ini khususnya di pemilihan legislatif itu kotor sekali dan menjijikan. Pertama alasan tegapnya pemilu bersih, karena sekarang pemilu yang kotor dan curang di pemilihan legislatif ya," ujar Said di lokasi.

Kecurangan dalam Pemilu ini disebut Said terlihat dari ketidaksesuaian antara data Sistem Rekapituliasi Suara (Sirekap) KPU dengan data real count. Suara partainya juga disebut Said terus turun dari waktu ke waktu.

"Temuan partai buruh, suara partai buruh itu turun terus di Sirekap. Dan itu terkonfirmasi di realcount, turun juga. Bagaimana mungkin suara dihitung turun, jumlah suara, kalau persentase mungkin," ucap Said.

Ia menyebut banyak juga suara para Caleg dari Partai Buruh yang hilang di berbagai wilayah. Meski jumlahnya tidak banyak sekitar satu sampai dua suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS), jika ditotal keseluruhan maka angkanya jadi besar.

"Tertera disitu ada di C1 hasil dari KPU, itu ada satu atau dua suara. Tapi di totalnya nol, bayangkan kalau dua suara dihilangkan punya partai buruh, kali 823 ribu. 1,6 juta suara hilang," ungkapnya.

Ia pun meminta agar KPU memperbaiki kinerjanya dalam melakukan penghitungan suara. Jika tidak, ia mengancam akan menggerakkan semua elemen buruh untuk melemahkan perekonomian.

"Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ekonomi kita bikin. Terutama di pemilihan legislatif," pungkasnya.

Baca Juga: Dianggap Hanya Mengada-ada, Demokrat: Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Bisa Ditolak