Suara.com - Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, tak perlu membangun narasi kecurangan dalam mendorong pengguliran hak angket terkait Pemilu 2024 di DPR RI.
Hal itu disampaikan Herman dalam interupsinya di Sidang Paripurna pembukaan masa sidang IV DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
"Saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya," kata Herman.
Ia mengatakan, sebelum menggulirkan hak angket, harus diperjelas terlebih dahulu apa yang ingin diselidiki. Hal itu penting, kata dia, agar tak serta merta menuduh adanya kecurangan.
"Namun, apa sesungguhnya yang akan kita angketkan apa yang akan kita dalami, apa yang akan kita selidiki perjelas dulu, sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang sudah dicurahkan pada pemilu. Kalau brutalnya, brutal di mana begitu," tuturnya.
Menurutnya, DPR RI harus duduk bersama agar tak ada pembiasan di masyarakat dalam pengguliran hak angket.
"Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas bersama untuk kita mengawal untuk mengawasi bahkan untuk perhitungan ini lah bagaimana kita menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain saya kira bisa digunakan namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik," ujarnya.
"Jangan sampai publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Ini penting karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan dalam pelaksanaan pemilu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Gantung Poster di Leher, Aksi Emak-emak Rela Panas-panasan Ikut Demo Hak Angket di DPR: Demokrasi Dibius Mati!
-
Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Legislator PKB Serukan Hak Angket di Sidang Paripurna: Naif jika DPR Diam Saja
-
Ramai Isu Penggelembungan Suara, Anas Urbaningrum Tawarkan Yang Sah Dan Halal
-
2 Alasan Fraksi PKS Usul DPR RI Gunakan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024