Suara.com - Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara, mengungkapkan, jika di internal fraksinya belum ada pembicaraan sama sekali mengenai pengguliran hak angket mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
"Persoalan angket, saya kira, kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Amir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga:
- Sebut Parpol Biang Kericuhan di Indonesia, Irma NasDem: Emang yang Endorse Si Samsul Itu Siapa?
- Tom Lembong: Saya Tetap Yakin Pemenang Sesungguhnya Pemilu Ialah Perubahan
- Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Ia menegaskan, jika partainya masih fokus mengurusi rekapitulasi suara Pemilu 2024. Sehingga persoalan hak angket belum ada sikap.
"Karena sesuai dengan instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, terkait hak angket pihaknya akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi urgensinya.
"Kan kalau kita cerita tentang hak angket tentu kita melihat apa yang terjadi kita buatkan hak angket. Salah satunya misalnya tentu kalau dianggap dalam pileg ada persoalan-persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu itu juga akan menjadi bahan bagi kami," katanya.
Terlebih lagi, kata dia, posisi PPP sendiri masih di pemerintahan dengan dua kadernya sebagai menteri. Jadi, menurutnya, jika ada yang terjadi di pemerintahan tinggal ditanyakan kepada kadernya tersebut.
"Artinya kalau terkait dengan apa yg terjadi di pemerintahan, secara spesifik kami bisa tanyakan kepada teman-teman anggota kader kami yang ada di internal di pemerintahan," katanya.
Baca Juga: Anies Menunggu Hak Angket: Waktunya Masih Panjang, Tak Perlu Buru-buru
"Tapi kalau memang misalnya memang ada yang dianggap sangat urgent untuk dibuatkan hak angket, saya kira PPP juga tidak tabu dengan hal itu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Nasib Sandiaga Uno di Tahun Politik: Kekayaan Merosot, Berat Badan Ikut Susut
-
Bambang Soesatyo Buka Suara Peluang Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
-
Elly Rachmat Yasin Gagal Ngantor di Senayan, Trah Yasin di Bogor 'Rontok'?
-
Ganjar-Mahfud 'Menang' Soal Penggunaan Dana Kampanye, Tapi 'Babak Belur' Soal Perolehan Suara
-
Dukung Hak Angket, Kantor PDI Perjuangan Dibanjiri Karangan Bunga
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024