Dorong Jokowi Jadi Ketua Koalisi, PSI Sedang Bangun Posisi Tawar Karena Suaranya Kecil

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia kembali jadi sorotan setelah Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadikan pemimpin koalisi partai politik yang berada di atas ketua umum partai.

Grace menilai, Jokowi harusnya menjadi sosok di atas semua partai-partai politik. Terlebih bisa memimpin koalisi dengan visi yang sama menuju Indonesia Maju.

Pernyataan Grace itu disampaikannya dalam salah satu podcast media massa.

Menanggapi hal itu, Manajer Riset Populi Center Dimas Ramadhan menilai, jika PSI sedang menaikkan posisi tawarnya dengan mengusulkan Jokowi sebagai pimpinan koalisi.

Maklum saja, kata dia, perolehan suara PSI sendiri hingga Pemilu 2024 ini masih terbilang kecil. Sehingga yang dibutuhkan daya tawar.

"Dari perspektif komunikasi politik, yang saya lihat PSI sedang membangun posisi tawar dihadapan partai-partai koalisi lainnya. Sebab, perolehan suara PSI termasuk yang paling kecil bila dibandingkan dengan partai lainnya. Dengan mendorong Jokowi (yang kita asumsikan saat ini tidak/belum berpartai) sebagai ketua koalisi, posisi tawar PSI akan lebih baik, jika dibandingkan posisi ketua koalisi dipegang oleh tokoh atau partai lain," kata Dimas saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).

Kendati begitu, Dimas menyebut, mengusulkan Jokowi sebagai ketua koalisi dinilai absurd. Pasalnya, Jokowi sendiri kekinian status kepartaiannya belum jelas.

"Di sisi lain, wacana mendorong Jokowi menjadi ketua koalisi cukup absurd. Sebab untuk jadi ketua koalisi, paling tidak Jokowi harus berpartai, karena yang dipimpin ialah partai-partai politik penyokong pemerintahan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menilai, jika kalau pun yang cocok menjadi ketua koalisi ialah sosok dari partai yang presidennya terpilih. Hal itu baik untuk mencegah dualisme terjadi.

Baca Juga: Soal Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Partai, PSI Disebut Lagi Naikkan Posisi Tawar Pakai Usulan Absurd

"Itu pun, idealnya dipimpin oleh partainya Presiden terpilih, seperti di era SBY. Sebab jika tidak dipimpin oleh partainya Presiden, akan berpotensi munculnya kesan dualisme, antara ketua koalisi pemerintahan, dengan kepala pemerintahan itu sendiri," imbuhnya.