Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (23/3/2024) malam. Partai berlambang Kakbah ini mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak meloloskannya ke DPR RI, karena tak memenuhi ambang batas perolehan suara 4 persen.
"Hari ini (Sabtu 23/3/2024) kami PPP resmi mengajukan gugatan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) ke MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek di gedung MK, Jakarta Pusat.
Dalam gugatannya mereka mempersoalkan perolehan suara PPP di 18 provinsi di sekitar 30 daerah pemilihan (dapil) yang diduga hilang. Ditegaskan Awi mereka memiliki bukti atas kehilangan suara.
"Karena kami memang didukung alat bukti di situ (di 18 provinsi). Yang memungkinan berdasarkan tracking kami, di dapil-dapil itulah suara PPP hilang. Tidak banyak di dapil, itu paling 3 ribu, 4 ribu, tetapi terjadi di sepanjang dapil, sehingga ketika ditotal itu lebih dari 200 ribu, nah itu yang terlacak," terangnya.
Menurut Awiek, perolehan suara PPP seharusnya menyentuh ambang batas yakni 4 persen.
"Kami (PPP) lebih dari 6 juta, sudah diatas 4,4 persen, hampir 4,1-lah, 4,0 sekian lah, sekitar itulah," katanya.
Dalam gugatannya, PPP juga menyertakan bukti-bukti atas suaranya yang hilang. Meski tidak merinci secara mendetail, Awiek menyebut bukti yang mereka lampirkan memenuhi persyaratan perundang-undangan.
"Termasuk juga peristiwa saat terjadi rekapitulasi. Tentunya kami masih memiliki waktu untuk melengkapi alat-alatnya. Karena diberi waktu 3x24 jam untuk melengkapi bukti-bukti. Yang sekarang bukti pokok sudah kami ajukan," tuturnya.
Sementara untuk saksi-saksi pada persidangan nanti, PPP menunggu penetapan jatah yang akan diberikan MK.
Baca Juga: Sandiaga Belum Menyerah, Optimis PPP Lolos Senayan Lewat Jalur MK: Suara Kami 4% Lebih
"Kami menunggu-lah persidangan siapa yang diminta. Kami diberi berapa toleransi mengajukan saksi, dan tentu sudah kami siapkan semua," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan penetapan KPU pada 20 Maret 2024, PPP dinyatakan tidak lolos ke DPR RI. Hal itu karena PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
Berdasar hasil rekapitulasi KPU, PPP hanya memeroleh sebanyak 5.878.777 suara atau 3,873 persen pada Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Sandiaga Belum Menyerah, Optimis PPP Lolos Senayan Lewat Jalur MK: Suara Kami 4% Lebih
-
Gagal Lolos Senayan, Masinton Pasaribu Ungkit Jatah Kursi PDIP Di Jakarta Dikurangi
-
Cegah Intimidasi, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Lindungi Para Saksi Yang AKan Dihadirkan Di Sidang MK
-
AHY Sebut Demokrat Kecewa Kalah Di Pileg, Tapi Bangga Menang Di Pilpres
-
AHY Singgung Soal Vote Buying: Pemilu 2024 Ugal-ugalannya Luar Biasa
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik
-
BNPB Minta Malaysia dan Singapura Tak Saling Salahkan soal Asap Karhutla
-
Ratu Tisha: Sepak Bola dan Pendidikan Dapat Berjalan Beriringan
-
1.923 Titik Panas Terdeteksi di Papua Tengah, Nabire Terbanyak
-
DPR Respons Wacana Pengalihan Utang Whoosh ke Kemenkeu