Yusril Sentil Mendes dan Cak Imin di Sidang MK, PKB: Itu Pengalihan, Menteri Kan Gimana Presiden

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda merespons ucapan Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra yang menyentil nama Menteri PKB Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Huda menilai Yusril hanya mengalihkan isu terkait perkara yang sedang disengketakan.

"Itu pengalihan menurut saya," kata Huda saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Baca Juga:

Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa

Huda menilai setiap menteri di kabinet akan mengikuti segala arahan dari presiden dalam hal ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Menteri kan bagaimana presidennya," ucap Huda.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Abdul Halim Iskandar dan Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Yusril merasa heran dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk yang dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Akui Modal Utama Bisa Punya Gurita Bisnis karena Jadi Anak Presiden: Itu Privilege

Baca Juga:

Hotman Paris Ejek Keterangan Ahli Kubu Ganjar-Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra Langsung Buang Muka: Malu?

Yusril kemudian mempertanyakan tentang adanya kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024.

"Mengapa harus fokusnya pada petahanan? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu lalu membeberkan Abdul Halim Iskandar sudah menggelontorkan dana Rp1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa.

Belum lagi, kata Yusril dana untuk pendamping desa. Hal itu di bawah kontrol Menteri Desa.