Suara.com - Sumatera Utara merupakan salah satu daerah perkebunan di Indonesia. Sebab, sebagian besar wilayahnya terdapat perkebunan dengan berbagai komoditi, mulai dari sawit, karet, kopi dan lainnya. Bahkan, Sumatera Utara merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia.
Berangkat dari situasi ini, maka diperlukan asas keadilan kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan para pelaku atau perusahaan perkebunan. Sehingga persoalan hukum atau tindak pidana ringan tidak lagi dibawa ke proses hukum. Cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
Juru bicara Tim Pemenangan Calon Gubernur Sumut Bobby Nasution-Surya, Toredo Sitindaon mengatakan, salah satu program adalan Bobby-Surya nantinya bila terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah restorative justice.
Program ini muncul karena melihat kejadian kejadian beberapa waktu lalu,dimana masyarakat harus menghadapi proses hukum karena mencuri berondolan sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Toredo, kejadian seperti ini sudah terjadi sejak lama seperti,di Langkat, Asahan, Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) dan lainnya. Meskipun di satu sisi perbuatan pencurian tidak dibenarkan, tapi tidak juga pelakunya harus dihadapkan kepada proses hukum. Bahkan, sampai dengan persidangan. Cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
"Makanya dengan program restorative justice yang digaungkan Pak Bobby-Surya ini satu terobosan besar. Pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumut hadir dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Pemerintah membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Inilah latar belakang program tersebut. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menghadapi tindak pidana ringan harus menjalani persidangan," kata Toredo, Sabtu (12/10/2024) kemarin.
Dirinya menjelaskan, apabila nantinya Bobby terpilih sebagai Gubernur Sumut, maka ia nanti akan menjembatani penyelesaian permasalahan antara masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan dengan pemegang konsesi perkebunan atau perusahaan. Dirinya juga akan berkoordinasi dengan para muspida seperti, Ketua Pengadilan, Kepolisian dan lainnya.
"Artinya bila nanti Pak Bobby terpilih sebagai gubernur ia akan memanfaatkan jabatannya menjebatani persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan dengan pengelola perkebunan. Apalagi posisi seorang gubernur itu cukup kuat. Dia akan mudah berkoordinasi dengan muspida. Begitu juga dengan pihak perusahaan swasta maupun BUMN yang mengelola oerkebunan dengan instrumen yang dimiliki Pemprov Sumut," ujarnya.
Mantan Ketua GMNI Sumut ini menambahkan, Bobby juga nantinya akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Pemerintah Sumatera Utara guna mengatasi ketimpangan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak pengelola perkebunan. Dengan begitu tidak ada lagi peristiwa pencurian berondolan sawit, karet dan lainnya untuk makan.
"Dengan bagusnya koordinasi dengan pihak Muspida selama ini, persoalan ketimpangan sosial di tengah masyarakat tidak akan terjadi lagi. Tidak hanya bagi masyarakat kecil di sekitar perkebunan, tapi juga masyakat kecil lainnya," ungkapnya.
Program ini juga menunjukkan Bobby-Surya benar benar berpihak kepada masyarakat kecil. Dimana, selama ini tidak dirasakan. Pemerintah Sumatera Utara belum memeberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kehadiran pemerintah dalam memberikan keadlilan bagi masyarakat kecil masih sangat jauh.
Hal ini dilihat tidak ada kehadiran Pemerintah Sumatera Utara dalam menjembatani maupun pendampingan dalam penyelesaian persoalan antara masyarakat kecil sekitar perkebunan dengan pihak pengelola perkebunan.
"Tidak ada upaya pendampingam atau penyelesaian dilakukan. Selama ini masyarakat kebanyakan dibantu oleh NGO, aktivis dan juga LBH. Hasilnya kurang maksimal. Dengan program yang digaungkan Bobby ini, maka kehadiran masyarakat akan sangat dirasakan oleh pemerintah dan ini harus dilakukan. Dengan begitu kriminalisasi terhadap masyarakat kecil bisa dicegah. Masyarakat kecil mendapatkan keadilan dan negara benar benar hadir dalam memberikan keadilan di Sumut," katanya.
Berita Terkait
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Bobby Nasution Larang Keras ASN dan Pegawai BUMD di Sumut Pakai Vape
-
Biar Keadilan Tak Macet, Komnas Perempuan Minta Polri Rekrut Polwan Disabilitas
-
Gubernur Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi bagi Masyarakat Terdampak Pemadaman Listrik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024