News / Nasional
Jum'at, 17 April 2026 | 17:41 WIB
Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya Jahmada Girsang usai menemui Jokowi. (Suara.com/Ari Welianto)
Baca 10 detik
  • Polda Metro Jaya resmi mencabut status tersangka Rismon Hasiholan Sianipar dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi.
  • Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif setelah adanya kesepakatan damai antara pihak tersangka dan pihak pelapor.
  • Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada Jumat (17/4/2026) setelah gelar perkara khusus memenuhi kriteria hukum formal.

Suara.com - Polda Metro Jaya resmi mencabut status tersangka Rismon Hasiholan Sianipar dalam penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo batau Jokowi.

Status tersangka itu dicabut setelah perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mangatakan penghentian kasus ini didasari atas permohonan tersangka yang disetujui oleh pihak pelapor.

“Kalau sudah proses mekanisme restorative justice itu dilalui, ada tahapan permohonan dari tersangka,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Proses menuju perdamaian ini tidak terjadi seketika. Budi membeberkan bahwa penyidik bertindak sebagai fasilitator dengan meminta persetujuan dari pihak pelapor.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, kepolisian lalu melaksakan gelar perkara khusus untuk memvalidasi syarat-syarat formil dan materiil.

"Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus restorative justice," jelasnya.

Hasil akhir dari gelar perkara tersebut memutuskan bahwa kasus ini layak dihentikan demi hukum melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Keputusan ini sekaligus menjadi titik akhir status hukum Rismon dalam perkara tersebut.

Baca Juga: Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

“Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3. Artinya secara otomatis status hukum tsk bagi saudara RS sudah dicabut," pungkas Budi.

Load More