Suara.com - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution mengungkapkan jika Edy Rahmayadi pernah meminta tolong agar dijumpakan dengan menteri. Hal itu terjadi ketika Bobby menjadi Wali Kota Medan dan Edy sebagai gubernur.
Bobby awalnya meminta maaf karena saat menjadi Wali Kota Medan langsung komunikasi dengan menteri tanpa melalui gubenur. Dirinya meminta maaf jika melangkahi Edy.
"Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur," kata Bobby dalam debat ketiga Pilgub Sumut 2024, Rabu (13/11/2024).
Bobby lalu mengatakan jika Edy pernah meminta tolong dijumpakan dengan menteri. Ia bertanya jika menjumpai Komisi II dan Komisi V DPR RI efektif untuk membawa program nasional ke Sumut, kenapa Edy meminta tolong untuk dijumpakan dengan menteri.
"Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri, Pak waktu saya jadi wali kota, Pak. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu bicara program," ujarnya.
Namun demikian, Bobby mengaku tidak mempersoalkan hal itu karena tidak ada membawa kepentingan pribadi. Sebab, saat itu Bobby membawa kepentingan masyarakat Medan dan Edy membawa kepentingan masyarakat Sumut.
"Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama, tidak ada, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan Wali Kota Medan, tidak ada kepentingan Gubernur Sumut waktu itu. Yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak," ungkapnya.
Bobby mengaku ke depan bakal menjumpai menteri dan DPR RI bersama bupati dan wali kota se Sumut. Hal itu dilakukan jika dirinya terpilih nanti.
"Makanya kalau memang ke depannya kami, Pak, kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, wali kota, se-Sumatera Utara kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan ke depannya," katanya.
Sebelumnya, Bobby ingin mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut. Edy menilai saat menjadi Wali Kota Medan Bobby selalu langsung ke menteri tanpa melalui DPR.
"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di wali kota saja, itu langsung ke menteri tidak ke DPR," kata Edy.
Dirinya mengaku mengetahui itu karena datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Ia menyebutkan jika komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubernur Sumut, bukan langsung ke menteri.
"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," ucap Edy.
Kemudian, Edy mengatakan jika bupati dan wali kota kota tidak memiliki urusan langsung ke menteri. Bupati dan wali kota harusnya ke gubernur karena secara hirarki gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Berita Terkait
-
Indonesia-Portugal Perkuat Kerja Sama, Menteri P2MI Siapkan Penempatan Pekerja Migran Berkualitas
-
Pelantikan DHD 45 Sumut, Bobby Nasution Ajak Generasi Muda Gelorakan Semangat Juang '45
-
RI Kejar Dagang Thailand Tembus US$20 Miliar, Mendag: "Hambatan Harus Dihapus!"
-
Ramai Isu Tambang di Raja Ampat, Bahlil: Izin yang Masih Aktif Tinggal Satu
-
Curhat ke IMF dan World Bank, Purbaya: Saya Menteri Paling Apes di Dunia
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan