Suara.com - Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara masih menanti solusi yang dijanjikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Curhatan hati itu disampaikan Shirly, perwakilan warga Kampung Bayam yang dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Selasa (26/11/2024).
Dalam acara diskusi publik itu, Shirly menyoroti soal solusi yang diberikan oleh pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.
"Saya menilai solusi yang mereka berikan itu hanya sekedar diskusi, diskusi, dan diskusi, contoh pasangan nomor 1 yang akan memberikan kepada BUMD supaya melakukan pengelolaan perumahan kepada warga itu tidak mahal harganya," curhat Shirly.
Shirly juga berharap agar jangan ada BUMD untuk mengelola masalah perumahan warga, khususnya untuk warga miskin kota.
Selain RK-Suswono, Shirly juga mengomentari janji politik pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang menargetkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah warga Kampung Bayam. Namun, menurut Shilry janji yang diucapkan Pramono-Rano tidak masuk akal.
"Terus kedua, dari pasangan Pramono-Rano, dia akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bandan dalam waktu 1 bulan, kalau saya anggap 1 bulan, sedangkan kami sudah melarang berapa lama di luar sana, masak bisa dalam waktu 1 bulan," jelas Shirly.
Shirly menilai solusi ini hanya dengan harga yang telah disepakati, ia mengatakan harusnya kesepakatan harga ini di dalami terlebih dahulu oleh BUMD kepada warga.
"Dan memberikan solusinya hanya dengan harga yang telah disepakati, harusnya anda mendengar dulu, pernah gak antara BUMD ini, dan warga ada kesepakatan harga? Jadi bukan sembarangan seperti yang mereka bilang dalam 1 bulan," lanjutnya.
Shirly juga menganggap bahwa Cagub-Cawagub tidak mengetahui apa yang dari awal menjadi program di Kampung Bayam.
"Dan mereka tau gak apa yang dari awal menjadi programnya di Kampung Bayam, adalah pengelolaan yang dilakukan bukan oleh BUMD, tapi melalui warga sendiri, jadi kami warga bisa hidup mandiri, dan bisa mendapatkan kegiatan yang layak, itu yang kami mau," pungkas Shirly. (Moh Reynaldi Risahondua)
Berita Terkait
-
Sah-sah Saja Sebagai Ekspresi Politik, Seruan Coblos 3 Paslon di Jakarta Bisa Minimalisir Kecurangan?
-
Blunder! Kepergok Hapus Postingan Surat Prabowo Dukung RK, Raffi Ahmad Dicap Tukang Laundry hingga Doktor Abal-abal
-
Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
-
Nyamar jadi Polantas saat Kena OTT, Detik-detik Penyidik KPK Dikepung Simpatisan Gubernur Rohidin Mersyah
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024