Suara.com - Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara masih menanti solusi yang dijanjikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Curhatan hati itu disampaikan Shirly, perwakilan warga Kampung Bayam yang dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Selasa (26/11/2024).
Dalam acara diskusi publik itu, Shirly menyoroti soal solusi yang diberikan oleh pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.
"Saya menilai solusi yang mereka berikan itu hanya sekedar diskusi, diskusi, dan diskusi, contoh pasangan nomor 1 yang akan memberikan kepada BUMD supaya melakukan pengelolaan perumahan kepada warga itu tidak mahal harganya," curhat Shirly.
Shirly juga berharap agar jangan ada BUMD untuk mengelola masalah perumahan warga, khususnya untuk warga miskin kota.
Selain RK-Suswono, Shirly juga mengomentari janji politik pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang menargetkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah warga Kampung Bayam. Namun, menurut Shilry janji yang diucapkan Pramono-Rano tidak masuk akal.
"Terus kedua, dari pasangan Pramono-Rano, dia akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bandan dalam waktu 1 bulan, kalau saya anggap 1 bulan, sedangkan kami sudah melarang berapa lama di luar sana, masak bisa dalam waktu 1 bulan," jelas Shirly.
Shirly menilai solusi ini hanya dengan harga yang telah disepakati, ia mengatakan harusnya kesepakatan harga ini di dalami terlebih dahulu oleh BUMD kepada warga.
"Dan memberikan solusinya hanya dengan harga yang telah disepakati, harusnya anda mendengar dulu, pernah gak antara BUMD ini, dan warga ada kesepakatan harga? Jadi bukan sembarangan seperti yang mereka bilang dalam 1 bulan," lanjutnya.
Shirly juga menganggap bahwa Cagub-Cawagub tidak mengetahui apa yang dari awal menjadi program di Kampung Bayam.
"Dan mereka tau gak apa yang dari awal menjadi programnya di Kampung Bayam, adalah pengelolaan yang dilakukan bukan oleh BUMD, tapi melalui warga sendiri, jadi kami warga bisa hidup mandiri, dan bisa mendapatkan kegiatan yang layak, itu yang kami mau," pungkas Shirly. (Moh Reynaldi Risahondua)
Berita Terkait
-
Sah-sah Saja Sebagai Ekspresi Politik, Seruan Coblos 3 Paslon di Jakarta Bisa Minimalisir Kecurangan?
-
Blunder! Kepergok Hapus Postingan Surat Prabowo Dukung RK, Raffi Ahmad Dicap Tukang Laundry hingga Doktor Abal-abal
-
Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
-
Nyamar jadi Polantas saat Kena OTT, Detik-detik Penyidik KPK Dikepung Simpatisan Gubernur Rohidin Mersyah
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024