Lakukan Aksi Damai Selama Presiden di Australia, Denny Indrayana: Cawe-cawe Jokowi Bukan untuk Kepentingan Negara

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengabarkan bahwa telah terjadi aksi damai di Federation Square, Melbourne, Australia, pada Selasa (4/7/2023).

Aksi damai tersebut dilakukan dengan membawa bentangan spanduk yang berukuran 3x10 meter, dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.”

Aksi tersebut dilakukan karena Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia, pada 3 hingga 5 Juli 2023.

Adapun alasan dari aksi damai tersebut adalah cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi melanggar demokrasi dan prinsip konstitusi.

“Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Denny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @dennyindrayana pada Selasa (4/7/2023).

Menurut Denny, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa negara sebagai klaim Jokowi sebelumnya.

Adapun tujuan dari cawe-cawe tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi, politik, dan bisnsi keluarga. Sementara itu, presiden juga tidak melaksanakan kewajibannya.

“Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan,” ujar Denny.

Pakar hukum tata negara itu lantas memberikan contoh bahwa presiden seharusnya cawe-cawe untuk mempercepat pembahasan dan penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan kekuatannya di Parlemen.

Baca Juga: Sejak November 2022 Hingga Juni Kemarin, 5 Sapi di Semanu Mati Terpapar Antraks

Cawe-cawe semacam itu pernah dilakukan Presiden Jokowi namun untuk mempercepat perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, mempercepat pembahasan UU IKN, mempercepat pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu.