Pengamat: Pemerintah Tidak Serius Tindak Panji Gumilang, Masyarakat Bisa Jadi Korban

Pengamat pendidikan Islam M. Najih Arromadloni mengaku ragu-ragu pemerintah Indonesia dapat serius menangani kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dan Panji Gumilang.

Harapan Najih pupus setelah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa Al Zaytun tidak akan ditutup oleh pemerintah melainkan akan dibina.

"Kalau pembinaan kan dari dulu, dari awal berdirinya (Al Zaytun) itu pembinaan sampai kapan ini," kata Najih dikutip Liberte Suara, Senin (10/7/2023), dari YouTube tvOneNews.

Najih memperingatkan, pemerintah telah membiarkan Al Zaytun menjadi bom waktu yang dari waktu ke waktu akan menjadi persoalan jika tidak diatasi dengan serius.

"Persoalan akan menjadi bom waktu dan terus-menerus ini akan secara periodik akan menjadi persoalan bagi masyarakat, kalau tidak ditangani secara serius hari ini," ujarnya, menambahkan.

Ia menyebut bahwa kepentingan politik pada persoalan Al Zaytun dan bahkan Negara Islam Indonesia (NII) ini sangat kental. Pasalnya, ponpes memiliki massa yang jumlahnya cukup besar.

Dengan begitu ketika Panji menyatakan dan memerintahkan sesuatu kepada pengikutnya maka itu adalah sebuah perintah yang wajib dijalankan.

"Massanya cukup besar, ratusan ribu. Ada yang memperkirakan itu 300.000 anggotanya," tutur Najih.

"Nah itu kan suatu suara yang besar bagi politisi gitu. Artinya ada suara yang besar sendiri. Setiap pemilu juga ada TPS (tempat pemungutan suara) yang didirikan di sana. Dan ini anggotanya solid," tegasnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Istri Anies Baswedan Langsung Pingsan dengar Suaminya Kena Musibah Ini