Eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Soleman B. Ponto meminta pemerintah Indonesia mengganti nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi pemberontak bersenjata.
"Dari awal saya bilang mereka sudah tidak lagi kriminal, mereka sudah pemberontah bersenjata. Ubahlah statusnya," kata Soleman dalam pernyataannya dikutip Liberte Suara, Rabu (12/7/2023).
Menurut pakar intelijen itu, perubahan status dari "kriminal bersenjata" menjadi "pemberontak bersenjata" akan memudahkan pemerintah mengambil tindakan tepat di Papua.
Hal ini juga akan mempercepat untuk pemerintah mengakhiri operasi militer agar kelompok tersebut tidak lagi menganggu tanah Papua.
"Laksanakan operasi militer untuk melaksanakan, mengatasi pemberontak bersenjata itu. Kalau KKB teru ya sudah kita tunggu aja terus kriminal terus itu tidak akan ada ujungnya," tegas Soleman.
Ia juga mengingatkan, kelompok kriminal di Papua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak perlu dicari aktor di belakangnya. Ia meminta fokus pada penyelesaian atas permasalahan seperti negosiasi kepada KKB Papua.
Termasuk yang belakangan adalah isu KKB Papua meminta uang tebusan Rp5 miliar untuk pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang sudah lima bulan disandera.
Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri memastikan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air masih terus dilakukan. Dia menyebut Pj Bupati Nduga, Edison Gwijangge sedang berupaya menjalin komunikasi dengan Egianus dkk.
"Pak Pj Bupati Nduga yang baru juga sedang mainkan peran dari Komnas HAM, tokoh gereja, semua mainkan peran," kata Kapolda Papua.
Baca Juga: Masa Kerja Satgas BLBI Berakhir Tahun Ini, Mahfud MD Beri Sinyal Diperpanjang: Insyaallah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Nasib Ratusan Siswa SMA di Sumsel Terancam, Ombudsman Temukan Dugaan Pelanggaran SPMB
-
BI Sumsel Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Digital Lewat Gemilang Palembang Raya x DKG 2026
-
AFC Ajax Boyong Marc-Andre ter Stegen, Maarten Paes Dibuang?
-
Duka Mendalam Klub Juara Liga Champions untuk Korban Gempa Venezuela
-
Mengapa Dokumen WDP Jadi WTP Dicari KPK? Fakta Baru dari Penggeledahan BPK Sumsel
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Sore di Pantai, Berburu Produk Lokal hingga Menikmati Musik di WKND Market PIK2
-
Sudah Bayar Rp128 Juta, Rumah Tak Kunjung Dibangun, Konsumen Lapor Polda Sumsel
-
Strategi Keliru Hong Myung-Bo, Korea Selatan Terancam Angkat Koper Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026