Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau biasa disebut Satgas BLBI akan diperpanjang masa tugasnya.
Hal tersebut dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Mahfud mengatakan ahwa masa tugas satgas yang berakhir pada akhir 2023 ini akan diperpanjang. Hanya saja, dirinya tidak menyebutkan sampai kapan masa tugas satgas ini akan diperpanjang.
"Insyallah akan diperpanjang, BLBI akan diperpanjang karena penting," ujar Mahfud dikantornya.
Mahfud mengatakan, perpanjangan masa tugas ini bukan sekedar menagih utang. Tetapi juga untuk menentukan posisi hukum bagi para obligor.
Mahfud juga memastikan, proses penagihan bakal tetap dilakukan oleh Satgas BLBI kepada obligor.
"Tagih-tagihan masih akan terus dilakukan, tapi sekiranya ada perpanjangan nanti itu akan kita nyatakan bahwa mereka berhutang sekian, harus diburu oleh negara," bebernya.
Saat ini, lanjut Mahfud, kerja BLBI didasarkan oleh putusan Mahkamah Agung dan juga laporan Pansus DPR pada tanggal 16 September 2022 yang telah menghimpun Rp30 triliun dari total utang para obligor yang tercatat senilai Rp111 triliun.
"Sekarang sudah masuk fase-fase yang lebih kompleks karena masalahnya ada perbedaan hitungan antara yang kami miliki dengan klaim dari obligor yang mau membayar. Misalkan, kami nyatakan ini punya utang Rp 5 triliun dia mengatakan hanya Rp 4 triliun berdasarkan hitungan dia," tegasnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Mahfud MD Berhasil Bubarkan Ponpes Al Zaytun dan Seret Panji Gumilang ke Penjara
Mahfud pun mengakui, bahwa tidak mudah menagih utang obligor, terlebih sudah masuk ke pemberlakuan Peraturann Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022. Namun, dengan tegas dirinya memastikan telah memiliki data-data obligor dan jumlah utang yang harus dibayar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Stimulus Kebijakan Prabowo Dorong IHSG Menghijau Selasa Pagi
-
Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Jadi Rp 2.105.000 per Gram
-
Pemerintah dan Ratusan Pengusaha Bakal Berkumpul Bahas Kebijakan Sektor Perumahan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Ingin Cepat Punya Dana Pensiun, Generasi Z Mulai Masuk Kelompok Sandwich
-
PGAS Terus Kebut Perluasan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga
-
Bukan Sekadar Proyek Seksi! Hutan Utuh Justru Jadi 'Lahan Emas' Baru Bagi Investor Hijau
-
RI Tawarkan Solusi Islam & 'Harm Reduction' untuk Selamatkan Petani Tembakau dan Ekonomi Nasional
-
Ada 35.697 Rumah Warga Bakal Disita Agen Properti, Kok Bisa?