Eks Pegawai Heran KPK Meminta Maaf dalam Penetapan Tersangka 2 Militer Aktif, Pihak Ini yang Seharusnya Bertanggung Jawab

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengomentari permintaan maaf yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terkait penetapan dua anggota militer aktif sebagai tersangka dugaan kasus suap proyek di Basarnas.

Menurut Yudi, seharusnya pimpinan KPK yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan tersangka anggota militer aktif tersebut.

Ia menyayangkan pimpinan KPK yang justru menyalahkan penyelidik KPK dalam penetapan tersangka anggota militer yang bukan termasuk kewenangan mereka.

“Seharusnya pimpinan KPK bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Tersangka 2 militer aktif yang bukan kewenangan mereka, kok malah nyalahin anak buah,” ujar Yudi, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @yudiharahap46 pada Jumat (28/7/2023).

Pasalnya, surat perintah Operasi Tangkap Tangan (OTT) diberikan oleh pimpinan KPK dan eskspose hingga pengumuman tersangka juga dilakukan oleh pimpinan KPK.

“OTT itu ada surat perintah dari pimpinan KPK, ekspose yang netapin tersangka pimpinan, yang umumin tersangka juga pimpinan KPK,” jelas Yudi.

Diketahui Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK berbuat khilaf dengan menetapkan dua anggota TNI sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Basarnas. Dua anggota yang dimaksud yaitu Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC).

Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko keberatan dengan hal tersebut karena kemiliteran memiliki ketentuan dan aturannya sendiri dalam menangani perkara.

Usai KPK melakukan audiensi dengan Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko dan jajarannya pada Jumat (28/7/2023), Johanis mengakui kekhilafan yang dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: Jangankan Terang-terangan Mau Jadi Cawapres, Tokoh yang Mau Berfoto dengan Anies Saja Sangat Sedikit

“Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kami yang tangani, bukan KPK,” ujar Johanis, dikutip dari Suara.com.