Perempuan Iran Kini Lebih 'Bebas' Berpakaian

Suara.com - Polisi Iran tidak akan lagi menahan perempuan karena tidak mengikuti kode berpakaian Islami di ibukota negara tersebut, Teheran. Sebaliknya, pelanggar akan dilakukan untuk menghadiri kelas yang diberikan oleh polisi, sementara pelanggar berulang masih bisa dikenai tindakan hukum.

Dikutip Metro dari Tasni, kode berpakaian konservatif, yang berlaku sejak revolusi 1979, tetap berada di tempat di luar Teheran. Kabarnya, hal tersebut mengindikasikan pelonggaran hukuman karena melanggar kode pakaian, yang disebut karena oleh masyarakat usia muda Iran berpikiran lebih maju yang membantu memilih ulang Presiden Hassan Rouhani, seorang yang relatif moderat, awal tahun ini.

Namun, garis keras yang menentang pelonggaran peraturan tersebut masih mendominasi pasukan keamanan dan pengadilan Iran. Jadi, tidak jelas apakah perubahan tersebut akan dilaksanakan sepenuhnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

"Mereka yang tidak mematuhi peraturan berpakaian Islami tidak akan lagi dibawa ke pusat penahanan dan kasus pengadilan juga tidak diajukan terhadap mereka," ujar kepala polisi Teheran Jenderal Hossein Rahimi yang dikutip dari harian reformis Sharq.

Seperti diketahui, selama hampir 40 tahun perempuan di Iran telah dipaksa menutupi rambut mereka dan memakai pakaian longgar. Perempuan yang lebih muda dan lebih berpikiran liberal telah lama mendorong batas-batas kode berpakaian resmi, mengenakan jilbab longgar yang tidak sepenuhnya menutupi rambut mereka dan melukis kuku mereka, menarik kemarahan kaum konservatif.

Polisi moralitas Iran, mirip dengan polisi agama Arab Saudi, biasanya menahan pelanggar dan mengawal mereka ke sebuah mobil polisi. Keluarga mereka kemudian dipanggil untuk membawa baju ganti.

Pelanggar kemudian diminta untuk menandatangani sebuah formulir sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran lagi.

Tidak hanya perempuan, lelaki juga bisa dihentikan oleh polisi jika terlihat mengenakan celana pendek atau bertelanjang dada. Tahun lalu, polisi di Teheran mengumumkan rencana untuk mempekerjakan 7.000 petugas lelaki dan perempuan untuk sebuah divisi berpakaian preman baru untuk memantau moral masyarakat dan menerapkan kode berpakaian.

Baca Juga: Israel: Serangan Roket dari Gaza Didalangi Iran