Sekolah Perempuan Kupang Berhasil Cegah Perkawinan Anak

Suara.com - Sekolah Perempuan bukan sekadar tempat para perempuan belajar pengetahuan umum semata, tapi juga jadi wadah menguatkan isu perempuan seperti kekerasan hingga memajukan kesejahteraan kaum Hawa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Sekolah Perempuan juga jadi tempat para perempuan diedukasi untuk berani berbicara tentang hak yang harus diperjuangkan.

“Perempuan tidak boleh hanya menjadi penikmat dalam pembangunan, tapi juga harus turut berpartisipasi aktif memajukan pembangunan bangsa,” ungkap Menteri Bintang saat kunjungannya di Sekolah Perempuan Desa Neboelaki Kabupaten Kupang, NTT berdasarkan siaran pers, Selasa (4/5/2021).

Salah satu Sekolah Perempuan yang berhasil berdiri dan berjalan sesuai fungsinya adalah Sekolah Perempuan dari Desa Neboelaki, Mata Air, Tanah Merah dan Kelurahan Tarus di Kabupaten Kupang.

Sekolah Perempuan ini berhasil merangkul sebanyak 597 perempuan dengan latar belakang sekolah dasar (SD), putus sekolah, bahkan penyintas yang pernah jadi korban kekerasan.

Pendamping Sekolah Perempuan Kupang, Erni mengungkap berkat sekolah perempuan yang sudah berjalan selama 5 tahun, nyatanya berhasil berpartisipasi melakukan musrenbang untuk mendorong 30 persen keterwakilan kepemimpinan perempuan di empat wilayah desa di Kabupaten Kupang.

Selain itu, sekolah ini juga telah berkontribusi dalam menghasilkan 13 peraturan desa, salah satunya tentang upaya pencegahan perkawinan anak.

“Kami bergerak di bidang edukasi dan advokasi. Pada sistem advokasi kami mengadopsi regulasi kebijakan yang merespons isu perempuan sehingga dapat terangkat, di atas dorongan kuat untuk menyelesaikan masalah bersama-sama sehingga melahirkan kebijakan yang responsif gender,” jelas Erni.

Keberadaan Sekolah Perempuan juga diakui Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni berhasil membuat para perempuan berani menyampaikan perasaannya selama ini di dalam keluarga.

Baca Juga: Menko PMK Minta MUI Buatkan Fatwa untuk Cegah Perkawinan Anak

"Kami berharap seluruh program kebijakan ini dapat terintegrasi di Organisasi Perangkat Daerah lain demi memulihkan ekonomi untuk masyarakat. Penanganan terhadap perempuan harus berbeda karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan spesifik apalagi dalam kondisi bencana. Dalam bencana perempuan biasanya mengurus banyak hal,” pungkas Emi