Kompilasi Kegelisahan PDIP Soal Putusan MK dan Drama Politik

Suara.com - Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyinggung kondisi politik di Indonesia. Menurut Jokowi, saat ini politik lebih mirip seperti sinteron lantaran lebih banyak dramanya ketimbang menyajikan adu gagasan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat," kata Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Jokowi menegaskan semestinya yang terjadi saat ini sejarusnya pertarungan gagasan dan pertarungan ide.

"Bukan pertarungan perasaan," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan apabila yang terjadi adalah pertarungan perasaan maka akan repot.

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata dia.

Jokowi lantas mengingatkan kepada siapapun annti yang menang maupun yang kalah.

"Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," tutur Jokowi.

"Setelah berkompetisi saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antaranggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsayang sama sama ingin membangun negara kita Indonesia," sambungnya.

Baca Juga: Lengkap! Ini Curahan Hati Megawati yang Prihatin Melihat Rekayasa Hukum Coreng Nama Suci Mahkamah Konstitusi

Kendati demikian, belakangan ini partai PDIP sudah mulai mengeluarkan pernyataannya mengenai keputusan MK. Hal itu pun kembali membuat drama perpolitikan di Indonesia. Berikut ulasannya.

1. Hasto Sekjen PDIP Balas Jokowi Soal Drama Politik

Beberapa waktu lalu Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Jokowi mengenai putusan MK dan kondisi politik di Indonesia yang tampak lebih banyak dramanya.

"Ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani," kata Hasto

"Jadi, kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan," ujarnya lagi.

Menurutnya, putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres menunjukkan fakta bahwa MK tidak netral. Hal itu karena MK membiarkan diri adanya intervensi pihak luar yang masuk melalui Anwar Usman.