Suara.com - Menjelang Pemilu tahun 2024 istilah 'Pesta Demokrasi' kembali muncul di media manapun. Tak dapat dipungkiri penyebutan itu memang sangat melekat dengan segala jenis Pemilihan Umum di Indonesia.
Istilah ini memang seolah menggambarkan Pemilu yang seperti hajatan yang patut dirayakan. Hal itu pula yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ia menyampaikannya pada saat ramah tamah dengan tokoh masyarakat di Bali.
Ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan kalau Pemilu bukanlah sebuah perang. Melainkan harus disambut dengan riang gembira.
Namun, di balik istilah 'Pesta Demokrasi' ini juga menyimpan sejarah loh. Berikut ulasannya.
Pesta Demokrasi Dipopulerkan oleh Soeharto
Istilah 'Pesta Demokrasi' ini yang mempopulerkan pertama kali di Indonesia adalah Soeharto. Dahulu Soeharto menyematkan julukan ini ketika berpidato di Pembukaan Rapat Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.
"Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam," kata Soeharto.
Kala itu Soeharto menyampaikan pidatonya yang mencerminkan pandangannya mengenai Pemilu. Pandangannya itu lantas memengaruhi jalannya Pemilu di Indonesia.
Menurut Soeharto, Pemilu dilaksanakan guna memperkokoh persatuan nasional, mendewasakan kehidupan demokrasi, dan menggelorakan semangat pembangunan. Begitupun sebalikanya Pemilihan Umum ini bukan ajang untuk mencerai-beraikan persatuan nasional, apalagi menghambatnya.
Baca Juga: Prabowo - Gibran Incar 22 Juta Suara Anak Muda di Putaran Pertama Pilpres 2024
Cara Orba Meredam Demokrasi
Pemilu 1982 menjadi pemilu pertama yang dilabeli 'Pesta Demokrasi'. Siapa sangka kalau istilah tersebut dianggap sebagai cara rezim Orde Baru menyembunyikan proses demokrasi yang tak demokratis.
Pada rentang 1967-1982, Soeharto tiga kali menggelar pemilu yakni 1971, 1977, dan 1982. Dalam tiga kali Pemilu, Golongan Karya (Golkar) menang dalam Pemilu. Tentu saja kemenangan ini tak lepas dari intervensi Soeharto sebagai penguasa.
Bahkan, ia melarang PNS dan ABRI terlibat dalam kegiatan parpol, menyingkirkan tokoh-tokoh oposisi, hingga menggabungkan partai menjadi dua dan satu golongan karya.
Dianggap Istilah Aneh dan Untuk Apa Pemilu?
John Pamberton dalam tulisannya yang berjudul 'Notes on the 1982 General Election in Solo' (1986). mengartikan pemilu sebagai gelaran pesta yang terkesan aneh, apalagi digunakan untuk menggambarkan pesta demokrasi.
Ia mengibaratkan kata 'pesta' dengan ritual upacara pernikahan di adat Jawa yang rangkaian acaranya sudah bisa ditebak. Sama halnya dengan konteks pemilu, yang pemenangnya sudah ketahuan sejak awal.
Selain itu, Dalam penelitiannya mengenai Pemilu 1977, "The Indonesian Election: A National Ritual" (1980), antropolog N.G. Schulte Nordholt cenderung menilai pemilu ialah ritual yang direproduksi legitimasi rezim tanpa menantang kekuasaan.
Ia juga menyampaikan simpulan gambaran pemilu di era Orde Baru dalam bentuk pertanyaan retoris: Apa guna pemilu jika hasilnya sudah dimanipulasi sejak awal?
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam