Suara.com - Direktur Humas Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman yang menyatakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 hanyalah utopia (khayalan).
Hal itu berawal dari dugaan adanya anggota Polri yang memasang baliho salah satu partai politik (Parpol).
Sandri mengatakan, seharusnya Benny K Harman melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang dikatakannya hanya sebatas narasi subyektif yang bisa menyudutkan Polri.
"Jangan bangun isu subyektif untuk meyerang personal Polri soal pemasangan atribut partai tertentu,” kata Sandri, dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (17/11/2023).
Sandri menilai, sejauh ini Polri berada di posisi netral jelang Pemilu 2024 mendatang.
Terlebih, kata Sandri, Kapolri telah memberikan petunjuk dan arahan kepada jajarannya yang tertuang dalam SP Nomor 24/07/X Tahun 2023.
“Itu kan bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024, jadi jika ada narasi Polri tidak netral itu aneh,” beber Sandri.
Meski demikian, Sandri mengajak masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap aparatur negara, khusunya kepolisian, agar bisa tetap netral saat Pemilu 2024 nanti.
”Kita ajak masyarakat untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme Polri, untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.
Baca Juga: Dipolisikan Kasus Hoaks Gegara Sebut Polri Tak Netral, Aiman Heran: Ada Apa di Balik Ini Semua?
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan jika netralitas aparat penegak hukum, khusunya polisi dalam Pemilu 2024 hanya utopia (khayalan).
Dalam praktiknya, lanjut Benny, netralitas polisi di lapangan tidak dijalankan semestinya.
“Netralitas polisi dalam Pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak,” kata Benny, saat rapat bersama Polri, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Rabu (15/11/2023) lalu.
Pihak kepolisian, kata Benny, dianggap tidak netral lantaran diduga ikut melakukan pemasangan baliho Parpol tertentu, yang tentu saja di luar tugas Polri.
“Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini,” ujar Benny.
Diketahui, isu tidak netralnya anggota Polri ini datang dari Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Adi Witjaksono.
Aiman mengklaim jika mendapatkan informasi tersebut dari lima perwira tinggi di kepolisian, yang mengaku adanya arahan untuk memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Menkominfo Minta Meta Siapkan Posko Siaga Pemilu
-
KPU Pesan 1,2 Miliar Surat Suara untuk Pemilu 2024
-
Kerap Dimanfaatkan Pelaku, Jaksa Agung Bongkar Kendala Tangani Penanganan Tindak Pidana Pemilu
-
Kominfo Minta WhatsApp Siapkan Posko Siaga Pemilu Buat Cegah Hoaks Pilpres 2024
-
Jaksa Agung Pastikan Kejaksaan Bakal Tunda Periksa Peserta Pemilu di Kasus Korupsi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Kronologi Gen Z Tumbangkan Rezim di Nepal: Dari Blokir Medsos Hingga Istana Terbakar!
-
Menkeu Purbaya Masuk Kabinet, Tapi Rakyat Justru Makin Pesimistis Soal Ekonomi RI Kedepan
-
Bintang Liga Prancis Rp57,8 Miliar Tak Sabar Bela Timnas Indonesia pada Oktober
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024