Suara.com - Menjelang Pemilu 2024 meski belum masuk masa kampanye ternyata dunia politik di Indonesia sudah diselimuti banyak polemik. Bahkan, polemik jelang Pilpres ini semakin menguat karena dibumbui drama-drama yang dibuat dari beberapa pihak.
Tak ayal jika publik di media sosial turut terbawa arus. Bahkan, tak sedikit penggiringan opini yang dilakukan oleh beberapa oknum.
Tentu saja hal itu melahirkan kicaun di media sosial yang dibalut dengan emosi yang sudah memanas. Kondisi seperti ini tentu sangat rentan dengan istilah polarisasi.
Lantas apa itu polarisasi dan dampaknya? Berikut ulasannya.
Apa Itu Polarisasi Politik?
Polarisasi politik memang sudah tak asing lagi terdengar di telinga. Dalam KBBI polarisasi merupakan pembagian atas dua bagian atau lebih pihak yang berlawanan.
Dalam buku yang berjudul 'Dasar-Dasar Ilmu Politik' Miriam Budiardjo menjelaskan kalau polarisasi politik merupakan istilah yang merujuk pada pandangan masyarakat terhadap politik yang mereka punya. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.
Selain itu, Faris Budiman Annas dalam artikel opininya membahas bahwa polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berlawanan. Entah itu dalam kebepihakan, ideologi, kepercayaan, atau kebijakan.
Polarisasi akan mudah terjadi saat masyarakat dihadapakan pada sebuah isu seperti perbedaan prinsip dengan kelompok lain. Yang mana kelompok yang satu cenderung menganggap pandangan kelompok lain itu salah.
Baca Juga: Istilah 'Pesta Demokrasi' yang Dipopulerkan Soeharto, Dianggap Aneh?
Dampak Polarisasi Politik
Tentu saja polarisasi politik ini membawa dampak buruk karena terbelahnya masyarakat menjadi dua bagian yang besar. Berikut dampaknya.
1. Merusak Institusi Demokrasi
Dampak buruk pertama adalah rusaknya institusi demokrasi dengan menghambatnya proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal itu berpotensi timbulnya tindakan otoriter dan munculnya keputusan yang merugikan masyarakat.
2. Pelecehan Pada Institusi Kepresidenan
Polarisasi bisa menggagalkan institusi kepresidenan untuk mewakili kepentingan masyarakat secara luas dan lebih mementingkan agenda pribadi. Hal itu terjadi karena terdorongnya kandidat ekstrem dan memperkuat peran partai politik dalam pemilihan presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Prompt Gemini AI Terbaik untuk Edit Foto Liburan di Nusa Penida Bali
-
Bilqis Anak Ayu Ting Ting Sekarang Umur Berapa? Jawaban soal Ayah Bikin Ibunya Salut
-
5 Moisturizer Jepang Terbaik: Kulit Cerah, Sehat, dan Terhidrasi Sempurna
-
Ilustrasi Indonesia Bicara di Panggung Dunia Lewat JICAF 2025
-
AI Search di Indonesia: Cara Cari Info Jadi Lebih Cepat dan Relevan
-
Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat Gaji 13 dan THR? Begini Aturan Resminya
-
Canape Rasa Nusantara, DEWATA Bikin Gado-Gado dan Es Teler Jadi Kudapan Elegan!
-
5 Bedak Murah Berkualitas yang Hasilnya Mulus Natural, Harga Mulai Rp20 Ribuan
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
Lonjakan Sampah Elektronik Jadi Alarm Keras: Bagaimana Solusi Nyata Hadapi Ancaman Ini?